KHUSUS WARGA MISKIN: Suasana proses PPDB di SMPN 15 Kota Jogja Senin (1/7). Sekolah menyediakan loket khusus untuk pengembalian berkas verifikasi pendaftar jalur zonasi luar daerah dan KMS. (GUNTUR AGA TIRTANA/RADAR JOGJA )
JOGJA – Anggota Komisi D DPRD Kota Jogja Dwi Budi Utomo mendesak pemerintah lebih selektif dalam penerbitan KMS. Ini guna menyikapi temuan Forpi. Terkait pendaftaran PPDB bagi calon siswa SMP dengan KMS.
Para pemegang KMS harus dipastikan bahwa mereka memang layak memegang KMS. Agar tak terjadi
penyelewengan KMS untuk kepentingan pendidikan. Di sisi lain masih ada warga yang justru membutuhkan KMS, tapi malah belum terfasilitasi.
“KMS itu ada standardisasinya. Setiap tahun ada revisi. Di sini peran dinas sosial harus digenjot sesuai dengan ketentuannya,” ujar Budi Senin (1/7).
Selain verifikasi juga harus ada evaluasi berjalan. Berupa pemeriksaan berkala kepada para pemegang KMS. Sebab, tak menutup kemungkinan para pemegang KMS mengalami peningkatan kesejahteraan. Di tengah program KMS yang masih berjalan. Jika hal itu terjadi, maka pemerintah harus mempertimbangkan untuk mencabutnya. “Selain peran aktif pemerintah, perlu ada kesadaran dari warga pemegang KMS,” tegasnya.
Terkait pelaksanaan PPDB 2019, Dwi menilai lebih baik dari tahun sebelumnya. Terutama terkait penerapan zonasi. Khususnya fasilitasi daerah yang masuk blank spot area.
Namun tak cukup itu saja. Program zonasi harus diikuti pemerataan infrastruktur pendidikan.
“Terpenting pemerataan kualitas tenaga pengajar. Maka semua sekolah jadi favorit. Barulah sistem zonasi murni bisa diterapkan secara penuh,” katanya. (dwi/yog/rg)
