SLEMAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sleman meminta pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 jenjang SMP dievaluasi. Dalam inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Komisi D DPRD Sleman di kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Sleman masih ditemukan banyak kendala.

“PPDB menerapkan sistem online, otomatis yang harus dicermati sistemnya dulu,” kata Sekretaris Komisi D, Arif Kurniawan Selasa (2/7).

Dengan penerapan PPDB online, otomatis masyarakat harus mengikuti alur. Termasuk saat mengisi data pada sistem.

“Ketika mendaftar, masyarakat harus menentukan tinggalnya di mana. Lalu baru dimasukkan dalam sistem. Sehingga yang harus benar dulu adalah sistemnya. Kalau salah, otomatis dampaknya bisa tidak diterima. Karena ini konsekuensinya cukup penting,” kata Arif.

Dia juga menyoroti perbedaan poin yang cukup signifikan. Dengan sistem zonasi, untuk siswa dengan radius 200 meter dari sekolah mendapat tambahan nilai 500 poin. Sedangkan di zona 1 tambahan poinnya hanya 100 poin.

Kan itu jauh sekali selisihnya. Menurut saya perlu dikaji lagi. Karena zonasi ini menurut saya memberikan afirmasi kepada warga di sekitar sekolah,” jelas Arif.

Dengan kebijakan zonasi, kata Arif, masih banyak keluhan dari masyarakat. Dimana ada beberapa masyarakat yang mengaku bingung dengan sistem zonasi. Pasalnya, ada calon siswa yang rumahnya dekat dengan sekolah justru tidak masuk zona 1 dan terlempar di zona 2.

“Harusnya bukan zonasi seperti ini, tapi gradasi. Semakin dekat calon siswa dari sekolah itu yang diterima. Tidak ada kompetisi nilai. Saya kira penerapan zonasi perlu dievaluasi,” ungkapnya.

Kepala Dinas Pendidikan Sleman, Sri Wantini mengaku, penerapan jarak zonasi dalam PPDB tahun ini sudah mengakomodasi kepentingan semua pihak. Dia mengklaim jika kebijakan tahun ini lebih baik dibanding tahun lalu.

“Setiap tahun kami selalu mengevaluasi pelaksanaan PPDB,” kata Wantini.

Dikatakan, kebijakan zonasi dengan cara gradasi, jarak sebenarnya sudah pernah dibahas. Hanya saja dari evaluasi, jika dibuat sistem zonasi dengan gradasi jarak justru kemungkinan untuk adanya blank spot semakin besar.

“Awalnya kami mau menerapkan gradasi. Tapi karena sekolah di Sleman ini tidak merata, sehingga dengan gradasi ini, bisa jadi ada blank spot. Kebijakan ini juga kan untuk menghapuskan sekolah favorit,” kata Wantini.

Terkait calon siswa yang terlempar dari zona yang seharusnya, Wantini menjelaskan hal itu lantaran data siswa pada sistem Dapodik tidak lengkap. Padahal penentuan zonasi mengacu pada Dapodik.

“Kami sudah mengantisipasi hal tersebut, operator di sekolah juga sudah kami beri pelatihan jika menemukan kendala seperti itu. Dan sudah tahu apa yang harus dilakukan,” tutur Wantini. (har/iwa/fj)