SLEMAN – Setiap sekolah untuk semua jenjang di DIJ memiliki kuota yang sama bagi siswa disabilitas. Yang mendaftar PPDB lewat jalur zonasi. Kuota maksimal dua siswa disabilitas di tiap rombongan belajar (rombel) sekolah. Kendati demikian, ada syarat yang harus dipenuhi. Siswa terkait harus menyertakan rekomendasi dari psikolog profesional. Yang menyatakan bahwa siswa tersebut mampu mengikuti proses pembelajaran di sekolah umum. Psikolog bisa dari instansi pemerintah seperti puskesmas atau perguruan tinggi negeri.

“Jadi memang tidak semua siswa disabilitas diterima (di sekolah umum, Red). Karena fasilitas sekolah reguler tidak seperti di sekolah khusus,” dalih Kepala Dinas Pendidikan Sleman Sri Wantini Selasa (2/7).

Bagi siswa tunarungu yang tidak memiliki gangguan psikologis, Wantini juga menganjurkan perlunya rekomendasi psikolog. Dia beralasan, pada dasarnya anak berkebutuhan khusus harus mendapatkan pendampingan dari guru khusus. Namun, anak yang mampu melaksanakan dan mengikuti pembelajaran secara mandiri, maka tidak memerlukan guru pendamping. Dan sampai saat ini, menurut Wantini, Sleman belum memiliki guru pendamping khusus. Ketika ada sekolah yang membutuhkan pun masih harus pinjam dari Disdikpora DIJ.

Hal itu lantaran Dinas Pendidikan Sleman belum memiliki nomenklatur penerbitan guru pendamping khusus.

Sejauh ini, guru pendamping khusus merupakan guru SLB yang ditugaskan oleh Disdikpora DIJ untuk mendampingi sekolah reguler yang melaksanakan pendidikan inklusi. Di sisi lain, guru pendamping khusus yang ditugaskan belum tentu memiliki kualifikasi yang diperlukan oleh anak berkebutuhan khusus di sekolah tertentu.

“Misalnya saja di sekolah A mendapatkan guru pendamping untuk tunanetra, padahal siswa barunya tunarungu,” bebernya.

Wantini mengakui, tak mudah mendapatkan guru pendamping khusus yang sesuai. Karena keterbatasan jumlah pendidik SLB di DIJ.

Sementara itu, ihwal nilai unas siswa SLB yang belum keluar Wantini menyangsikannya. Menurutnya, semua nilai unas telah keluar secara serentak beberapa waktu lalu.

Jika ijazah siswa belum diterbitkan, bisa menggunakan surat resmi dari sekolah. Yakni surat yang menyatakan siswa telah lulus dengan nilai yang telah diterbitkan oleh Disdikpora DIJ.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIJ Baskara Aji membantah adanya pengabaian dari dinas pendidikan kabupaten/kota terkait nilai unas siswa disabilitas yang belum keluar. “Jika hal itu memang terjadi kami segera akan tindak lanjuti untuk mengetahui apa yang menyebabkan sekolah terkait belum mengeluarkan nilai unas,” katanya.

Baskara juga memastikan, seluruh siswa berkebutuhan khusus yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah atas di SLB tidak akan mengalami kesulitan. Dan tidak akan ditolak.

Ihwal pendaftaran PPDB di sekolah inklusi, Baskara mengaku telah memberikan waktu dua sampai tiga hari. Sebelum PPDB dimulai. Untuk mendaftar di sekolah negeri.

“Tergantung ada berapa kelas yang disiapkan. Jika ada lima kelas berarti bisa menerima 10 anak berkebutuhan khusus,” ungkapnya.

Ketentuan itu juga dibatasi. Hanya bagi siswa yang mampu mengikuti pembelajaran di sekolah regular. (cr7/yog/rg)