JOGJA – Mutiara Azzahra akhirnya bisa bernapas lega. Perjuangannya mencari sekolah menengah pertama negeri di Kota Jogja membuahkan hasil. Nasib lulusan SLB Karnnamanohara itu awalnya tidak jelas. Penyebabnya, nilai surat keterangan hasil ujian nasional (SKHUN) mata pelajaran bahasa Indonesia belum keluar.

Kabid Perencanaan dan Pengembangan Mutu, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIJ Didik Wardaya mengakui kesalahan itu. Alasannya, perbedaan jumlah soal ujian bagi siswa inklusi. Sehingga saat proses input data nilai tidak terbaca.

“Jumlah soal normalnya  40. Untuk inklusi hanya 30 soal. Sistem tidak bisa membaca,” dalihnya Rabu (3/7). Imbasnya, input nilai masuk rombongan terakhir. “Tapi ternyata justru menjadi keterlambatan,” tambah Didik.

Masalah itu berdampak pada Mutiara saat pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMP negeri. Siswa tunarungu itu jadi terlambat mendaftar secara real time online (RTO) di sekolah pilihannya. Hingga batas akhir pendaftaran Rabu  pukul 10.00.

“Permasalahannya terlambat dari kami. Mohon maaf, kami upayakan tetap masuk (SMP negeri, Red),” ungkap Didik.

Usai mendapatkan nilai secara lengkap, Mutiara bersama ibunya, Sri Wahyuni, dan beberapa kerabat langsung menuju kantor Dinas Pendidikan Kota Jogja. Untuk memohon dispensasi PPDB.

Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Jogja Dedi Budiono mengaku segera menghubungi Disdikpora DIJ. Harapannya ada surat keterangan keterlambatan input nilai. Supaya Mutiara bisa mendaftar ke SMP negeri tanpa melalui jalur RTO.

“Surat dari dinas (Disdikpora DIJ, Red) sudah kami terima. Artinya sekarang sudah 90 persen. Intinya sudah beres dan besok (hari ini) sudah bisa mendaftar PPDB,” katanya.

Diakui Dedi, hampir seluruh jalur PPDB telah penuh. Kendati demikian, dia menjamin Mutiara tetap bisa sekolah di SMPN 13 Jogja. Sesuai tujuannya.

Menurut Dedi, solusi tersebut tak menyalahi aturan. Baik Permendikbud No 51/2018 tentang PPDB maupun petunjuk teknisnya. Acuannya adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Disdikpora DIJ. Berupa pemberitahuan bahwa telah terjadi keterlambatan input nilai SKHUN. Surat itu berisi pernyataan bahwa nilai tersebut baru keluar pukul 10.00 Rabu. “Berarti telatnya pendaftaran bukan salah siswa. Pendaftaran tidak ke sekolah tapi cukup ke kami. Setelah klir nanti daftar ulang sama dengan calon siswa RTO,” paparnya.

Sri Wahyuni pun menyambut gembira solusi dari dinas.

Perjuangan panjangnya sejak 20 Juni lalu tak sia-sia.

Ibu lima anak ini membenarkan bahwa nilai SKHUN bahasa Indonesia anaknya telah keluar. Disertai surat keterangan terkait. “Sekarang sudah ayem dan tenang,” ujarnya.

Koordinator Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Jogja Baharuddin Kamba sangat apresiatif atas langkah dinas pendidikan dalam merespons kasus yang dialami Mutiara. Terlebih kasus itu bukan hanya menimpa siswa asal Kulonprogo itu. Dari catatan forpi sedikitnya ada empat siswa lain yang bernasib sama.

“Ini jadi catatan dan evaluasi kami. Jangan-jangan nasib yang dialami Mutiara memang persoalan ‘gunung es’ yang hanya tampak permukaannya saja,” katanya.

Kamba berharap kasus serupa tak terulang lagi pada PPDB tahun depan. Disdikpora DIJ dan penyelenggara PPDB harus belajar dari pengalaman tahun ini. Kamba menegaskan, pendidikan ditujukan bagi semua anak didik. Tak ada alasan apa pun bagi sekolah untuk menolak anak berkebutuhan khusus (ABK).

Sebagaimana diberitakan Rabu, penolakan terhadap siswa difabel disebabkan sekolah tak siap dengan fasilitas inklusi. Baik sarana aksesibilitasnya maupun ketiadaan guru pendamping khusus. Juga kekhawatiran pihak sekolah jika anak bersangkutan tak bisa mengikuti pelajaran sebagaimana siswa lainnya.

Terkait alasan-alasan tersebut, Kamba menyangsikannya. Menurutnya, persoalan itu tak akan muncul jika ada komitmen bersama semua pihak dalam mendukung sekolah inklusi. Apalagi DIJ telah dicanangkan sebagai daerah penyelenggara pendidikan inklusi sejak 2012.

“Makanya jangan ada lagi diskriminasi terhadap anak-anak disabilitas,” tegas Kamba. (dwi/cr15/yog/rg).