MAGELANG – Ketua KPU Kabupaten Magelang Afifuddin memutuskan untuk menunda rapat pleno penetapan DPRD yang sebelumnya direncanakan Rabu (3/7). Padahal semua pihak, mulai  perwakilan partai, pejabat, hingga ormas telah datang memenuhi undangan. “Terpaksa kami tunda karena surat dari KPU Pusat belum keluar,”  jelasnya.

Sebelumnya Afifuddin merencanakan menggelar rapat pleno berdasarkan peraturan KPU yang menyatakan, rapat harus diadakan selambat-lambatnya tiga hari setelah perhitungan suara diumumkan. Jika ada perselisihan, maka rapat pleno diadakan setelah Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dikeluarkan Mahkamah Konstitusi.

“Sejauh ini tidak ada perselisihan. Yang ada perselisihan di KPU Pusat. Kalau di provinsi ada satu,” jelasnya. Inilah yang menyebabkan KPU Magelang harus menunda rapat pleno, karena belum menerima surat dari KPU Pusat. KPU Pusat keluar jika BRPK MK juga terbit.

Dikatakan, sebenarnya KPU mengadakan rapat pleno Rabu karena BRPK harusnya keluar tanggal 1 Juli. “Kami mengecek situs MK juga tidak ada perselisihan,” jelasnya.

Atas dasar itulah KPU Magelang mengadakan rapat pleno. Namun, ternyata ada instruksi dari pusat untuk tetap menunggu surat dari KPU Pusat, sekalipun di situs MK telah menyatakan tidak ada perselisihan.

Afifuddin belum bisa memastikan kapan rapat pleno akan digelar. “Bisa jadi diundur setelah tanggal 9 Juli setelah sidang MK. Tapi kami juga belum tahu,” jelasnya.

Wakil Bupati Magelang Edi Cahyana yang sempat hadir meminta para anggota partai yang telah terpilih berdasarkan hasil perhitungan suara, tidak perlu khawatir. Sebab, penundaan ini tidak akan mengubah hasil perhitungan suara. “Di sini tidak ada perselisihan,” ujarnya.

Terlepas dari itu, Edi mengaku cukup bersyukur dengan pemilu kali ini. “Partisipasi masyarakat mencapai 85 persen. Jadi cukup baik, walaupun belum menyentuh angka 90 persen. Ini sesuatu yang patut disyukuri,” tandas Edi. (cr10/laz/zl)