MAGELANG – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP4KB) Kota Magelang Wulandari Wahyuningsih menegaskan, kekerasan seksual merupakan persoalan serius yang harus ditangani sampai tuntas. “Jadi jangan diremehkan, ada yang bilang cuma pegang payudara saja kasusnya dibesar-besarkan. Padahal dampaknya trauma itu yang sulit dihilangkan,” tandas Wulan.

Pemkot Magelang menangani setidaknya enam kasus kekerasan seksual sepanjang tahun 2019 ini. Satu di antaranya telah sampai ke ranah hukum. “Walaupun cuma enam, tidak boleh diremehkan. Tetap harus kita perhatikan,” tegasnya.

Kasus kekerasan seksual itu meliputi pemerkosaan, pencabulan, hingga pelecehan seksual. Adapun pelakunya ada orang dewasa terhadap korban dewasa, dewasa terhadap korban anak, bahkan anak terhadap anak. Satu diantaranya telah sampai ke ranah hukum.

Wulan menuturkan, pihaknya telah memberikan pendampingan, termasuk pendampingan pengacara. Salah satu faktor pemicu terjadinya kekerasan seksual adalah maraknya pornografi. Di sinilah keluarga dapat berperan membentengi anak mereka dari konsumsi pornografi.

“Kalau semua elemen dan lembaga masyarakat peduli mau melaksanakan, terlebih keluarga, maka saya optimistis pornografi di Magelang paling tidak bisa dihambat,” tegasnya.

Wakil Wali Kota Magelang Windarti Agustina mengakui dewasa ini pornografi mengalami pertumbuhan dan penyebaran yang pesat seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Ini menimbulkan efek yang beragam pada masyarakat.

“Ironisnya, kemudahan akses internet belum memberikan manfaat ilmu pengetahuan, tapi justru dimanfaatkan untuk mendapatkan konten pornografi dan melakukan aktivitas seks bebas,” katanya.

Dikatakan, memblokir konten pornografi telah dilakukan oleh pemerintah. Namun ternyata tingkat konsumsi masyarakat masih tinggi. Ia pun mendorong masyarakat, terutama keluarga, untuk mengawasi dan mendampingi generasi muda terhadap akses internet.  (cr10/laz/zl)