GUNUNGKIDUL – Tak semua apratur sipil negara di Gunungkidul memiliki etos kerja yang baik. Ada sebagian ASN yang melanggar aturan yang ada. Mereka pun kena saksi. Ada yang diberhentikan dengan tidak hormat.

Deretan kasus mewarnai wajah apratur sipil negara (ASN) di Gunungkidul. Dalam dua tahun terakhir, tercatat ada puluhan pegawai negeri terlilit kasus hukum.

(ERWAN TRI CAHYO/RADAR JOGJA)

Mereka terlibat sejumlah perkara. Ada yang tersangkut kasus korupsi. Ada yang terbelit kasus perselingkuhan. Ada pula yang melakukan pelanggaran disiplin yakni mangkir kerja.

Berdasarkan data disiplin ASN di kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Gunungkidul, sepanjang 2018 lalu tercatat ada 10 PNS yang terlibat kasus. Rinciannya, dua kasus korupsi yang berujung pemberhentian dengan tidak hormat. Dua ASN diberhentikan dengan hormat karena tidak pernah kerja.

Selain itu, ada enam ASN mengalami penurunan pangkat. Mereka terlibat kasus hidup bersama tanpa ikatan pernikahan alias kumpul kebo dan nikah siri. Ada pula ASN yang tersangkut masalah perceraian namun tidak membuat laporan ke pemerintah.

Pelanggaran disiplin yang dilakukan ASN  juga terjadi pada 2019. Setidaknya, sudah ada tiga kasus yang terjadi. Seorang staf di salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Gunungkidul dijatuhi sanksi penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun. Penyebabnya, ASN itu mangkir kerja.

Selain itu, ada dua kasus yang masih dalam proses pemeriksaan.

“Salah satu kasus korupsi 2018, ada yang melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) dan menang. Yang bersangkutan sebelumnya tersandung kasus korupsi PNPM di wilayah Kecamatan Nglipar,” jelas Sub Bidang Status Kedudukan dan Pegawai BKPP Gunungkidul, Sunawan saat ditemui di kantornya Jumat (5/7).

Menurutnya, saat ini BKPP juga sedang membidik pegawai yang mangkir kerja. Namun, dia enggan membeberkan nama-nama ASN yang sedang diincar tersebut.

Dia hanya memastikan prosesnya sedang berjalan. Untuk tahapannya, sudah masuk pada pembentukan tim, melibatkan Inspektorat Pemkab Gunungkidul.

Tim BKPP berkerja dengan profesional. Tim bekerja dengan mendengarkan, mengamati, mengawasi, dan menerima laporan dari pimpinan OPD.

“Jadi, sanksi terhadap pelanggaran itu melewati beberapa tahapan. Misalnya, kasus absensi,” ujarnya.

Mangkir kerja sebanyak lima hari mendapatkan teguran lisan. Mangkir 10 hari diberikan teguran tertulis. Mangkir 10 sampai 15 hari, ASN wajib membuat surat pernyataan.

Atas setiap pelanggaran yang dilakukan ASN, ada sanksi yang sudah ditentukan. Di antaranya, penundaan kenaikan pangkat, diberhentikan dengan hormat, dan pemecatan dengan tidak hormat.

”Sanksi (pemangkasan) TPP atau tunjangan penghasilan bagi PNS bermasalah, cukup efektif. Terbukti, jika sebelumnya banyak absen, saat ini sudah aktif kembali,” ungkapnya. (gun/amd/zl)