GUNUNGKIDUL – Aparatur sipil ngara (ASN) adalah pegawai yang digaji untuk menjalankan roda pemerintahan. Mereka wajjib menjalankan tugas dan kewajiban dengan baik. Jika mereka bermasalah, wajib segera diperbaiki.

Sekda Gunungkidul Drajad Ruswandono memiliki perhatian khusus terhadap kinerja ASN. Dia mengatakan, ASN selalu dikontrol.

ASN dikontrol dengan absensi. Saat ini, absensi pegawai menggunakan aplikasi Mobile Absensi (Mobsi). Aplikasi tersebut dapat memantau aktivitas ASN.

”Selain sidak (inspeksi mendadak), juga ada Mobsi. Dari Mobsi tersebut dapat diketahui siapa saja yang cuti, tugas keluar daerah. Bahkan, dapat diketahui pula siapa saja membolos,” kata Drajad Ruswandono saat dihubungi Jumat.

Menurut dia, keberadaan aplikasi Mobsi sejauh ini cukup efektif. Salah satunya terlihat saat hari pertama masuk kerja usai libur Lebaran 2019 lalu.

Setiap instansi di lingkungan Pemkab Gunungkidul diperintahkan melakukan pengecekan absensi pegawai. ”Kalau ada yang bolos, sanksinya pemangkasan tambahan penghasilan,” ujarnya.

Sanksi disesuaikan dengan berapa lama terlambat atau membolos. Skema sanksi pemangkasan tunjangan penghasilan pegawai (TTP) telah disepakati para pimpinan di lingkungan Pemkab Gunungkidul.

Drajat menyatakan, pemkab tegas terhadap setiap pelanggaran disiplin ASN. Contohnya ketika rekrutmen tenaga harian lepas (THL). Pemkab pasang badan bahwa tidak ada praktik nepotisme dalam proses rekrutmen tersebut.

”Saya jamin tidak ada yang namanya titipan dari siapapun itu. Rekrutmen menggunakan tes berbasis komputer. Setelah tes berlangsung, hasilnya dapat keluar. Itu untuk mencegah adanya titipan,” ungkapnya. (gun/amd/zl)