JOGJA – Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP dan ESDM) DIY Hananto Hadi Purnomo menjelaskan, sejumlah urgensi pentingnya disusun Raperda tentang RP3KP tersebut.

Di antaranya, menindaklanjuti amanat UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Juga Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No. 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan RP3KP.

“Perda itu nantinya menjadi pedoman bagi pemerintah kabupaten dan kota,” ungkap Hananto saat memberikan paparan di depan peserta public hearing di DPRD DIY akhir Juni lalu.

Dikatakan, Perda RP3KP itu lebih bersifat arahan. Antara lain mengatur perimbangan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Meliputi kawasan perkotaan dan perdesaan lintas kabupaten/kota.

Kawasan permukiman dengan kawasan fungsional lain dalam suatu wilayah tertentu. Keselarasan pengembangan kawasan permukiman terhadap rencana investasi jaringan sarana dan prasana. Kemudian jaringan utilitas serta infrastruktur lain berskala regional.

Sedangkan bagi kabupaten/kota bersifat penetapan. Terdiri atas lokasi pengembangan perumahan, kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan pola hunian berimbang.

Menyangkut isu strategis perumahan dan kawasan permukiman (PKP), Hananto menyebutkan sejumlah hal. Pertama, masih terdapat penduduk bertempat tinggal di hunian tidak layak. Datanya ada 65.578 penduduk yang menempati rumah tidak layak huni (RTLH). Dari jumlah itu pada 2017 berhasil dibangun 7.209 RTLH dan 2018 sebanyak 7.722. Sisanya masih ada sebanyak 50.647 RTLH.

Sebelum adanya Perda RP3KP, RTLH menjadi kewenangan pemerintah pusat. Namun setelah  perda penanganan RTLH dapat dibiayai APBN, APBD dan CSR dari pihak ketiga.

Kedua, di DIY masih ada permukiman kumuh. Jumlahnya mencapai 965,43 hektare. Tersebar di Gunungkidul (164,87 hektare), Kulonprogo (293,78), Sleman (162,39), Bantul (79,49) dan Kota Yogyakarta (264,90 hektare).

Sebelum adanya Perda RP3KP, penanganan kawasan kumuh terbagi menurut hirarki luasan. Kementerian PUPR (15 hektare), Pemda DIY (10-15) dan kota/kabupaten (10 hektare). Setelah adanya perda, Pemda DIY dapat melakukan penanganan dan pencegahan kawasan kumuh. “Dimungkinkan di kawasan strategis ekonomi dan sosial budaya,” terang Hananto.

Ketiga, masih adanya backlog  atau kesenjangan antara rumah yang terbangun dengan rumah yang dibutuhkan rakyat. Antara backlog dengan RTLH terjadi karena terkait dengan kemampuan penyediaan oleh masyarakat.  Ini berasosiasi dengan rendahnya keterjangkauan masyarakat terhadap sistem pembiayaan perumahan.

“Terutama masyarakat yang bekerja di sektor informasi dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” terang dia.

Menanggapi itu, Ketua Pansus Raperda RP3KP Suharwanta menekankan pentingnya raperda itu menjadi pedoman di DIY. Dalam pelaksanaan perda itu nantinya bisa mendapatkan dukungan dari dana keistimewaan (danais) DIY. “Salah tujuan keistimewaan  DIY adalah menciptakan kesejahteraan bagi warga DIY,” ingat dia.

Dia kembali mengingatkan, pembangunan perumahan  harus berpihak kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Itu menjadi substansi keberpihakan  pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada masyarakat.

Dengan adanya Perda RP3KP, pemerintah daerah harus mampu menangani backlog.  Khususnya kesenjangan kebutuhan dengan penyediaan perumahan agar masyarakat berpenghasilan rendah lebih punya akses memiliki rumah yang sehat. “Dengan begitu bisa membangun rumah tangga sejahtera,” pintanya. (kus/gp)