JOGJA – Kepala Dinas PUP dan ESDM DIY Hananto Hadi Purnomo mengakui keterbatasan lahan untuk pembangunan dan pengembangan perumahan di DIY. Salah satu solusinya, model pembangunan perumahan tidak lagi konvensional.  “Arahnya ke model vertikal semacam rumah susun. Itu menghemat lahan yang makin sempit,” terang dia.

Sifat Perda RP3KP antara lain demi kepentingan preventif dan kuratif.  Preventif demi mengantisipasi perkembangan penyelenggaraan sektor perumahan di DIY. Ruang lingkupnya mencegah tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh.

Lalu pengembangan kawasan pertumbuhan baru yang berdampak pada perkembangan perumahan secara massif dan dinamis. Juga penyediaan tanah, pendanaan program, pembiayaan perumahan dan mitigasi bencana.

Sedangkan secara kuratif dapat menangani masalah perumahan di DIY dengan mengurangi backlog perumahan. Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh. Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH, penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) di kawasan permukiman.

Saat public hearing atau rapat dengar pendapat umum (RDPU), pansus menerima beberapa masukan masyarakat. Antara lain dari para  pelaku usaha seperti Apernas, Apersi dan  Real Estate Indonesia (REI) DIY.

Sukamto mewakili Apernas DIY mengatakan, sebagai pelaku pengembangan perumahan sampai dengan 2020 akan membangun 2.500 unit rumah. “Itu menjadi target kami.  Sebagai pelaku usaha,  kami harapkan kemudahan perizinan,” harapnya. (kus/gp)