SLEMAN – Alih fungsi lahan pertanian di Sleman semakin marak. Sleman merupakan kabupaten dengan populasi penduduk padat. Banyak penduduk datang ke Sleman.

“Alih fungsi lahan di Sleman karena tuntutan sebagai kota pendidikan. Harus menyediakan tempat kos dan kebutuhan permukiman. Bukan hanya untuk orang Sleman. Sehingga terjadi alih fungsi lahan,” kata Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan (DP3) Sleman Heru Saptono Rabu (10/7).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Sleman, pada 2018 di Sleman terdapat 18.164 hektare lahan sawah. Setiap tahun mengalami penurunan. Pihaknya mengupayakan bisa mengerem alih fungsi lahan tersebut.

Caranya, lanjut Heru, memaksimalkan lahan untuk pengembangan sektor pertanian. Misalnya dengan lahan yang sempit dimanfaatkan untuk mina padi, mina timun, udang galah padi (Ugadi), mina cabai, dan sebagainya. “Sehingga hasil bisa lebih banyak,” kata Heru.

Hasil yang banyak itu, kata Heru, mampu membuat petani menahan diri. Tidak melakukan alih fungsi lahan. Ditambah sentuhan pariwisata, maka lambat laun alih fungsi lahan bisa dikendalikan. “Ada agrowisata, petani juga bisa mempertahankan lahan,” katanya.

Pihaknya juga tengah menyusun aturan berupa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Saat ini pihaknya telah mengirim draf final raperda tersebut ke Bagian Hukum Setda Sleman.

Dalam Raperda itu, pihaknya akan menetapkan luas LP2B sekitar 18.400 hektar. Di dalamnya termasuk lahan inti dan lahan cadangan.

Harapannya, dengan raperda ini, bisa menekan alih fungsi lahan. “Tapi mungkin akan dibahas pada periode Dewan yang akan datang. Agar pembahasan tidak terputus,” kata Heru.

Sebelumnya, persoalan alih fungsi lahan diutarakan Wakil Gubernur DIJ, Paku Alam (PA) X saat pembukaan Pekan Daerah Kelompok Tani Nelayan Andalan (PEDA KTNA). Dia mengatakan, DIJ merupakan provinsi yang kecil, hanya seluas 3.186 kilometer persegi.

Oleh karenanya masalah utama yang dihadapi adalah alih fungsi lahan. Kendati sudah ada regulasi, baik Peraturan Gubernur (Pergub), Peraturan Daerah (Perda), atau Peraturan Bupati (Perbup), nyatanya belum bisa menekan alih fungsi lahan. “Mosok adol lemah e dewe ra entuk (Masak jual tanahnya sendiri tidak boleh),” kata PA X.

Karenanya, pengembangan agrowisata menurutnya jadi solusi menekan alih fungsi lahan. Pengembangan tersebut membantu meningkatkan nilai tukar petani.

Ketika melakukan agrowisata tanpa dikomando, alih fungsi lahan bisa terhambat. “Upaya pengembangan agrowisata juga bisa menyadarkan masyarakat terkait pertanian berkelanjutan,” kata PA X. (har/iwa/fj)