SLEMAN – Majelis Hakim yang diketuai Suparna menjatuhkan pidana empat bulan penjara. Masa percobaan delapan bulan, denda Rp 5 juta subsider tiga bulan.

Pidana tersebut dijatuhkan kepada terdakwa Anita Ratna Dewi. Terdakwa divonis bersalah dalam kasus pidana pemilihan umum (Pemilu).

Anita dinilai dengan sengaja mengubah hasil rekapitulasi suara. Membuat berkurangnya suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sesuai Pasal 551 UU 7/2017 tentang Pemilu.

Vonis tersebut lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umun (JPU). Yaitu tiga bulan penjara dengan masa percobaan enam bulan dan denda Rp 5 juta subsider tiga bulan. Dalam agenda pembacaan vonis, tidak dihadiri terdakwa. Sidang dilakukan in absentia.

Vonis tersebut membuat kecewa kader PPP. Sebab, vonis tersebut tidak membuat Anita ditahan. “Bukan persoalan masalah suara partai sudah kembali, bukan. Tapi, ini komitmen partai dan marwah partai yang kami jaga,” tegas Ketua DPC PPP Sleman, HM Nasikhin Jumat (12/7).

Dia menilai, divonisnya Anita bukan jaminan perkara selesai. Sebab, dia melihat masih ada aktor di balik kasus tersebut.

Sebab, saat pihaknya mengklarifikasi ke Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) Depok tiga hari setelah pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman di Bappeda Sleman selesai, ditemukan fakta, ada upaya suap kepada PPK Depok.

“Saat itu, kami bertemu dengan PPK Depok kebetulan ada Anita juga di situ. Ketahuan, ternyata Anita dijanjikan Rp 250 juta,” ungkap Nasikhin.

Namun, dia tidak mengetahui secara rinci. Soal sudah dibayar atau belum uang tersebut. Karena hal itu menurutnya ada di ranah internal PPK Depok dan pelaku yang menjanjikan uang.

Namun, dia melihat aliran dana ini ditelusuri dan dikuak maka kasus tersebut bisa terang benderang. Tidak hanya sampai pada vonis untuk Anita. Sehingga, hal tersebut bisa memberikan keadilan bagi PPP.

“Kalau Anita baik, hadir di sini. Beberkan semua masalah. Siapa yang menjanjikan. Sudah dikasih berapa? Tapi bagaimana bisa ditelusuri, Anita saja tidak hadir,” keluh Nasikhin.

Terkait dugaan pelaku yang memberikan uang, dia enggan untuk menyampaikan. Sebab, menurut Nasikhin, arahnya sudah jelas. “Sebenarnya ini kan (dugaan pemberian uang) konteksnya lebih kepada personal,” katanya.

Kuasa hukum PPP, Alofi Rida Mustafa mengatakan pihaknya akan melakukan pencermatan dan pengumpulan data. Terkait dugaan pemberian uang kepada petugas PPK Depok.

“Ini akan kami cermati lagi dan laporkan dalam dugaan tindak pidana suap ke Polda DIJ,” kata Alofi.

Dalam sidang vonis tersebut, Majelis Hakim PN Sleman memberikan waktu tiga hari kerja kepada JPU. Untuk menerima vonis, pikir-pikir atau menolak.

“Kami memutuskan pikir-pikir dulu. Kan hakim memberi waktu tiga hari,” kata JPU Hanifah. (har/iwa/fj)‎