SLEMAN – PT Jasa Raharja (Persero) cabang Jogjakarta menggelar sosialisasi keselamatan berkendara di SMK Kesehatan Binatama, Sinduadi, Mlati, Sleman. Turut hadir, personel Ditlantas Polda DIJ.

Ada 103 siswa dari kelas 10 yang mengikuti sosialisasi tersebut. Kegiatan ini merupakan agenda Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

Subdit Kamsel, Seksi Pendidikan Masyarakat Ditlantas, Polda DIJ, Briptu M. Robani menjelaskan pentingnya taat berlalu lintas. Meminimalisasi risiko kecelakaan.

“Kalau belum cukup umur, tidak boleh menggunakan kendaraan bermotor,” kata Robani (15/7).

Dia meminta siswa jangan malu menggunakan helm. Helm penting demi keselamatan. “Perhatikan juga larangan agar tidak melawan arus. Serta hindari penggunaan HP saat berkendara. Itu berbahaya,” pesan Robani.

PJ Humas PT Jasa Raharja (Persero) cabang DIJ, Agus Suryanto menjelaskan, kecelakaan bisa terjadi setiap saat. Biasanya kecelakaan diawali dari pelanggaran. Tidak memakai helm, misalnya. “Mau berkendara jarak dekat atau jauh, tetap harus memakai helm,” saran Agus.

Berdasarkan UU 33/1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang, ada hak dan kewajiban yang harus diperhatikan.

Setiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang, perusahaan penerbangan nasional dan kapal penumpang yang menjadi korban meninggal dunia, cacat tetap, atau mengalami luka-luka akibat kecelakaan yang disebabkan oleh alat angkutan penumpang tersebut, diberi hak atas suatu pembayaran dana santunan.

“Itu haknya. Kewajibannya, setiap penumpang dari kendaraan tersebut wajib membayar iuran melalui pengusaha atau pemilik yang bersangkutan untuk menutup akibat keuangan disebabkan kecelakaan penumpang dalam perjalanan,” kata Agus.

Kewajiban lainnya, sesuai UU 34/1964 berbunyi setiap perusahaan dan pemilik alat angkutan lalu lintas jalan diwajibkan memberikan sumbangan setiap tahunnya untuk dana kecelakaan lalu lintas. Setiap pengurusan santunan kecelakaan lalu lintas wajib melampirkan laporan polisi (LP).

Hal itu sesuai dengan persyaratan untuk mengurus santunan korban kecelakaan lalu lintas. Selama tidak ada LP, Jasa Raharja tidak dapat memproses dana santunan.

Sesuai Permenkeu 16/PMK.10/2017 santunan yang diberikan untuk korban meninggal dunia Rp 50 juta, luka-luka maksimal Rp 20 juta, cacat tetap maksimal Rp 50 juta, biaya penguburan Rp 4 juta, pergantian biaya perawatan P3K maksimal Rp 1 juta dan pengganti ambulans maksimal Rp 500.000. Untuk mempercepat proses santunan, Jasa Raharja meluncurkan aplikasi bernama JRku.

“Jasa Raharja tidak menjamin atau memberikan santunan jika terjadi kecelakaan tunggal. Untuk memudahkan proses tersebut, kami mohon keluarga korban atau masyarakat melaporkan ke kantor polisi atau Jasa Raharja apabila melihat atau mendengar ada peristiwa kecelakaan,” kata Agus.

Dalam kegiatan tersebut, PT Jasa Raharja juga membagikan dua buah helm kepada siswa. Agar siswa semakin peduli terhadap keselamatan berlalu lintas dan tahu mekanisme pemberian santunan. (har/iwa/zl)