SLEMAN – Penggunaan gas elpiji tiga kilogram masih banyak disalahgunakan. Padahal, gas bersubsidi itu diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. Karena itu, Pemkab Sleman Kamis (18/7) melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap tempat usaha rumah makan yang tidak termasuk dalam kategori usaha mikro. Lokasinya di sepanjang Jalan Kaliurang KM 5.

”Kami berhasil mengamankan 84 tabung gas elpiji bersubsidi di beberapa rumah makan,” kata Kasubbag Ketahanan Ekonomi Bagian Perekonomian Setda Sleman Tien Pamungkasih Kamis (18/7).

Menurutnya, penggunaan gas elpiji bersubsidi oleh tempat usaha nonmikro tersebut jika dikonversi bisa mencukupi kebutuhan untuk keluarga tidak mampu. Bahkan bisa cukup untuk setiap minggu atau setiap bulannya.

Sebab, penggunaan gas elpiji bersubsidi oleh usaha nonmikro bisa mencapai 4 sampai 15 tabung per harinya. Sedangkan kebutuhan untuk rumah tangga rata-rata per bulan hanya menghabiskan tiga tabung gas.

Penggunaan gas elpiji diatur dalam Permen ESDM No 26/2009. Berdasar regulasi itu, elpiji bersubsidi hanya untuk masyarakat miskin. Bukan untuk hotel, restoran, komersial, dan industri. Karena itu, tabung gas yang disita dari rumah makan ditukar dengan tabung gas nonsubsidi.

“Setiap dua tabung gas subsidi ditukar dengan satu tabung gas 5,5 kg non-subsidi,” jelasnya.

Tien menegaskan, sidak bersama PT Pertamina terus dilakukan secara berkala. Menurutnya, hal ini merupakan upaya bersama untuk pemerataan terhadap penggunaan gas elpiji bersubsidi bagi masyarakat tidak mampu.

Checker Stock LPG Pertamina DIJ Nur Imron menyebut sidak menyasar seluruh wilayah DIJ. Itu sekaligus sebagai upaya sosialisasi penggunaan gas nonsubsidi untuk usaha nonmikro.

“Karena saat ini, penggunaan gas elpiji bersubsidi ada yang tidak tepat sasaran dan bisa berdampak kelangkaan di masyarakat,” katanya. (har/zam/fj)