SLEMAN – Beberapa guru madrasah di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) DIJ kembali meradang. Gara-garanya, peluang guru yang terkena mutasi masal untuk mengajukan keberatan pupus. Itu setelah Kemenag merevisi surat edaran (SE).

”Saya dan teman-teman merasa dipermainkan,” kritik Su, seorang guru madrasah yang terkena mutasi Kamis (18/7).

Kemenag sempat mengeluarkan SE. Isinya memfasilitasi guru yang terkena mutasi untuk mengajukan keberatan. Namun, SE itu hanya memberikan waktu sehari bagi guru untuk mengajukan keberatan. Padahal, guru-guru ini harus melengkapinya dengan berbagai dokumen penguat keberatan. Seperti keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah bagi guru yang mengeluhkan kondisi kesehatan. Atau surat domisili yang telah dilegalisasi bagi guru yang terbentur jarak.

”Suratnya diberikan Selasa (16/7). Tapi, tenggat akhirnya keesokan harinya,” ujarnya.

Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Di tengah keribetan guru mempersiapkan dokumen, Kemenag Rabu (17/7) justru merevisi SE. Dengan mengeluarkan SE baru. Isi SE baru ini mencabut ketentuan yang lama. Padahal, sebagian guru telah memasukkan berkas keberatan ke Kantor Kemenag Sleman. Dengan begitu, peluang guru untuk mengajukan keberatan pupus.

”Saya sudah mengumpulkan bukti fisik yang diperlukan, seperti surat dokter dan domisili dari RT dan RW, dukuh dan kepala desa setempat,” tutur guru yang mengajukan keberatan mutasi karena kondisi kesehatan dan jarak ini.

Sulardo, guru madrasah lainnya juga telah mengumpulkan berkas yang dibutuhkan.

”Saya tahunya tanggal 17 terakhir pengumpulan, tapi tiba-tiba ada informasi dari teman bahwa aduan dibatalkan,” keluh guru yang dimutasi ke MTsN 4 Sleman ini.

Ada 475 guru di DIJ yang dimutasi. Sebagian ada yang di satu kabupaten. Ada pula yang ke luar kabupaten. Tidak sedikit guru yang termutasi ini merasa keberatan. Alasannya, jarak sekolah dan rumah lebih jauh.

Dikonfirmasi terpisah, Kasubbag Tata Usaha Kantor Kemenag Sleman Sidik Pramono berdalih Kemenag tidak pernah membatalkan SE pengajuan keberatan. Kendati begitu, dia tak menampik, Kemenag memang mengeluarkan SE baru. Hanya, SE baru itu untuk menekankan bahwa waktu pengumpulan berkas maksimal pada 17 Juli.

”Maksud surat itu, aduan dibatasi tanggal segitu (17 Juli, Red), karena sudah masuk tahun ajaran baru dan harus segera,” jelasnya. (cr7/zam/fj)