JOGJA – Pemprov DIJ bisa saja berkilah masih tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan di DIJ karena indikator yang dipakai Badan Pusat Statistik (BPS). Tapi kalangan legislatif di DPRD DIJ mengingatkan komitmen dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022, yang menargetkan angka kemiskinan 7,3 persen.

Dalam dua tahun ini, tren penurunan kemiskinan DIJ yang tidak signifikan itu membuat pesimis target bisa dipenuhi. Anggota Badan Anggaran DPRD DIJ Huda Tri Yudiana mengatkan penurunan angka kemiskinan DIJ berdasarkan Perda RPJMD DIJ sebesar 7,30 persen. Mengacu pada Perda tersebut, seharusnya persentase angka penurunan minimal satu persen pertahun bila dihitung dari 2017. “Sedangkan penurunan kemiskinan hanya 0,11 persen. Bagaimana bisa tercapai,” kata Huda Kamis (17/7).

Hasil survei yang dirilis BPS DIJ pada Maret 2019 menyebut angka kemiskinan DIJ sebanyak 446 ribu jiwa atau 11,7 persen dari jumlah penduduk. Persentase penduduk miskin ini masih lebih tinggi dibandingkan persentase penduduk miskin secara nasional yaitu sebesar 9,41 persen. Kondisi yang ada meleset sebesar 1,8 persen dari seharusnya. Sebab target pada 2022 angka kemiskinan DIJ sebesar 7‐ 8 persen.

Tren penurunan kemiskinan DIJ yang tak signifikan itu membuat pesimis target sesuai Perda RPJMD DIJ tercapai pada tahun 2022. “Sebab dalam dua tahun pertama saja melesetnya terlalu jauh,” ujar politikus PKS.

Politikus PKS itu meminta Pemprov DIJ harus memetakan secara serius langkah yang dilakukan jika ingin mengentaskan kemiskinan sesuai target RPJMD. Pengurangan angka kemiskinan harus dilakukan dengan langkah-langkah riil yang menyentuh akar permasalahan.

Caleg DPRD DIJ terpilih dari Dapil Sleman utara itu mencontohkan, seperti melalui pembenahan program pengentasan kemiskinan yang dinilai masih salah sasaran. “Seperti menyamakan versi data jumlah rumah tak layak huni dari pemerintah provinsi dan kabupaten dan kota yang masih beda-beda,” ujarnya.

Peluang solusi untuk mengurangi prosentase kemiskinan itu, ujar Huda, juga perlu melibatkan masyarakat dan swasta atau dunia usaha secara terbuka dan terarah.  Seperti dalam pelaksanaan program Corporate Social Responbility harus diarahkan berorientasi pengentasan kemiskinan. “Jika perlu diberikan intensif bagi perusahaan yang pro aktif membantu penanganan kemiskinan,” ujarnya.

Selain dua langkah diatas, hal pokok yang wajib dilakukan adalah keberpihakan anggaran. Dalam dokumen APBD DIJ 2019, anggaran masih sangat kecil. Di bawah lima persen dari belanja langsung.”Bahkan dana keistimewaan bisa dikatakan belum menyentuh masalah penurunan angka kemiskinan,” tegasnya.

Sebelumnya Gubernur DIJ Hamengku Buwono X mengatakan, persoalan ketimpangan pengeluaran yang dikeluarkan BPS kerap menuai pandangan berbeda. Sebab, BPS mengukur angka ketimpangan dari besaran pengeluaran atau daya konsumsi masyarakat. Padahal, tak sedikit dari mereka yang memiliki aset. ”Orang Jogja ini susah juga. Mereka lebih mementingkan makan ternak cukup ketimbang konsumsi sehari-hari.Warga yang konsumsinya di bawah Rp 400 ribu dianggap miskin,” ujarnya. (bhn/pra/zl)