JOGJA – Pemerintah Daerah (Pemda) DIY mempunyai perlindungan masyarakat (Satlinmas) sejumlah 30.858 orang personel. Mereka tersebar di empat kabupaten dan kota se-DIY. Satlinmas berada di bawah kendali Satuan Tugas Polisi Pamong Praja (Satpol PP)  DIY. Keberadaan Satlinmas dapat digerakkan mencegah munculnya radikalisme maupun terorisme.

“Satlinmas jumlahnya tidak sedikit. Kami sedang berkoordinasi dengan TNI dan Polri. Satlinmas akan kami dorong menjadi lembaga yang mampu mendeteksi dan mencegah secara dini terhadap setiap aksi radikalisme maupun terorisme,” ungkap Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto di gedung DPRD DIY Rabu (24/7).

Dikatakan, anggota Satlinmas keseharian hidup di tengah masyarakat. Mereka bisa memberikan informasi dan laporan kepada anggota TNI/Polri dan Pemda DIY. Ke depan,  konsolidasi dan koordinasi Satlinmas dengan Babinkamtibmas dan Babinsa harus terus diperkuat. Tujuannya, demi menjaga keamanan dan perdamaian di tingkat desa serta kelurahan se-DIY.

Penting memperkuat peran Satlinmas itu akan dibedah dalam diskusi bertajuk Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum terhadap Aksi Radikalisme dan Terorisme. Diskusi diadakan di gedung DPRD DIY hari ini Kamis (25/7). Diskusi menghadirkan pembicara Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof Drs KH Yudian Wahyudi MA PhD dan Kapolda DIY Irjen Pol Drs Ahmad Dofiri MSi.

Selain Satlinmas,  Pemda DIY juga memiliki Jaga Warga dan Forum Komunikasi Deteksi Dini (FKDM). Sama seperti Satlinmas, personelnya juga tidak sedikit. Jaga Warga  berbasis di desa dan kelurahan. Jaga Warga berpotensi diberdayakan menangkal  radikalisme dan terorisme.

Diakui atau tidak, lanjut Eko, eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menghadapi berbagai ancaman dan tantangan. Berdasarkan penelitian bersama yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) DIY  dan Universitas Gadjah Mada (UGM), DIY memiliki peta  kerawanan sosial. Termasuk  ancaman tumbuh kembangnya radikalisme, ekstrimisme, intoleransi, separatisme dan terorisme. Penelitian diadakan pada 2017 lalu.

DPRD DIY mendukung peningkatan kerja sama Pemda DIY dengan perguruan tinggi dan tokoh masyarakat mendukung TNI/Polri menjaga Pancasila dan NKRI. Sekaligus menangkal munculnya intoleransi dan terorisme.

Dari diskusi itu, diharapkan diperoleh strategi pencegahan maupun penegakan hukum  menghadapi setiap gerakan yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Dalam diskusi itu, DPRD DIY mengundang perwakilan kepala sekolah SMA/SMK, pusat studi Pancasila berbagai perguruan tinggi dan  ketua OSIS SMA/SMK serta ketua Karang Taruna se-DIY. Tak ketinggalan perwakilan Satlinmas se-DIY. Diskusi menjadi bahan bagi Komisi A DPRD DIY menyusun rencana kegiatan anggaran pada APBD TA 2020 DIY. (kus/fj)