MUNGKID –  Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah (Disdagkop UKM) mengakui pemerintah memang belum memiliki resep jitu saat menghadapi harga komoditas pertanian yang anjlok. Padahal, banyak petani yang menggantungkan hidup pada komoditas ini.

“Dari pemerintah pusat pun pengendalian dilakukan hanya saat harga naik saja. Logikanya ketika harga turun harus ada lembaga yang bisa membeli dengan harga normal kepada masyarakat,”  ujar Kepala Bidang Perdagangan  Disdagkop UKM Kabupaten Magelang Agung Purwadi Senin (29/7).

Namun, lanjut Agung, mekanisme ini memerlukan dana yang sangat besar. Sebab lembaga ini harus membeli berbagai komoditas yang memiliki nilai rendah di pasaran.

Ia lalu menjelaskan bagaimana mekanisme pasar bekerja. Jika penawaran tinggi sedangkan permintaan rendah, maka harga suatu komoditas akan terjun bebas. Pemerintah dapat menjadi penengah agar permintaan dan penawaran stabil, sehingga masyarakat dari sektor hulu ke hilir tidak mengalami kerugian.

Salah satu yang menjadi kunci kestabilan harga pangan adalah pengaturan masa tanam. Lagi-lagi pemerintah belum mampu membuat regulasi untuk mengatur masa tanam ini. Sehingga ada di satu masa pasokan barang berlebih, sedangkan di masa yang lain bisa kekurangan.

“Pemerintah belum bisa mengatur petani kapan mereka mulai menanam. Sebab, pemerintah juga belum berani menjamin nilai jual stabil, sehingga mereka tidak merugi ketika masa panen tiba,” jelas Agung.

Dikatakan, menanam merupakan hak asasi petani. Meskipun sebetulnya ketika berbicara kelangkaan pangan, seharusnya diatur. “Ada semacam negosiasi,”  tambahnya. (cr10/laz/er)