BANTUL – Setelah melalui rapat pihak gereja dan pemerintah, izin mendirikan bangunan (IMB) Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Imannuel Sedayu akhirnya resmi dicabut. Hal itu karena bangunan yang beralamat di RT 34 Dusun Gunung Bulu, Bandut Lor, Kelurahan Argorejo, Kecamatan Sedayu, ini dinilai tidak memenuhi syarat.

Sebelumnya ada persoalan terkait adanya gereja di dusun itu, menyusul penolakan oleh masyarakat. Yakni tentang ketidaksetujuan warga yang mayoritas muslim atas kehadiran dan aktivitas keagamaan di gereja itu.

Bupati Bantul Suharsono mengatakan, dasar dicabutnya IMB karena tidak sesuai Peraturan Bupati No 98 Tahun 2016 tentang Penerbitan Izin Tempat Ibadah. Di mana suatu tempat ibadah harus memiliki empat persyaratan yakni dibangun sebelum tahun 2006, digunakan secara terus menerus untuk beribadah, bercirikan agama (memiliki simbol) dan memiliki nilai sejarah.

Dari hasil penyelidikan di lapangan, lanjut bupati, bangunan yang diketahui milik Pendeta Tigor Yunus Sitorus itu jelas tidak memenuhi syarat yang telah disebutkan. Serta ada faktor lain yaitu penggabungan tempat tinggal dan rumah ibadah, sehingga pencabutan izin bangunan gereja kemudian dilakukan.

“Fakta membuktikan tidak memenuhi syarat. Secara lisan juga diakui kalau (bangunan) gereja tidak digunakan terus menerus. Hanya sebulan tiga kali, di sana juga digunakan sebagai rumah tinggal. Kalau kriteria sudah dipenuhi, tentu tidak ada masalah,” ujar Suharsono usai rapat di kantonya, Senin (29/7).

Ketika disinggung akan adanya gugatan dari pihak gereja, Suharsono mengungkapkan, apa yang dilakukannya sudah sesuai aturan hukum. Serta bukan merupakan bentuk diskriminasi kepada minoritas yang ada di sana. “Saya tidak ada anak emas. Semua agama yang diakui negara, saya perlakukan sama. Ini karena tidak memennuhi syarat,” ungkapnya.

Apabila persyaratan pembangunan gereja itu ditemukan kelengkapan dan memenuhi kriteria, dia siap mengizinkan kembali penggunaan bangunan itu. Sedangkan untuk solusi bagi pihak GPDI dalam beribadah, Suharsono memberikan rekomendasi untuk digabungkan dulu dengan Gereja Kristen Jawa (GKJ) atau Gereja Kristen Indonesia (GKI) yang ada di wilayah Sedayu.

Sementara itu ketika disinggung kenapa ada penerbitan IMB pada saat itu, Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Bantul Bambang Guritno mengatakan,  ada dugaan ketidakcermatan oleh pihaknya. Adapun penyebabnya karena pada saat itu pengajuaan izin mendirikan bangunan bersifat masal.

“Sebelum tahun 2006 memang banyak, ada sekitar 726 masjid, 24 gereja Kristen, 15 gereja Katolik yang masuk. Karena ini sifatnya masal, mungkin ada ketidakcermatan kriteria yang dibaca oleh tim kami,” katanya saat mendampingi bupati.

Di sisi lain, GPDI Imannuel Sedayu yang diwakilkan juru bicaranya Agnes Dwi Rusjianti berharap agar pemerintah meninjau kembali keputusan pencabutan IMB. Hal ini karena adanya peraturan khusus dari aliran Katolik Prostestan terkait penggunaan tempat ibadah yang tidak bisa disatukan.

Selain itu, Agnes menganggap bahwa hingga saat ini fasiltas bagi penganut protestan di Indonesia terbilang masih sedkikit. Sehingga hal itu yang menjadi dasar penggunaan tempat tinggal sebagai rumah ibadah.

Menanggapi sudah dicabutnya IMB Gereja Imannuel Sedayu, Agnes mengatakan pihaknya akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ke depan pihak gereja juga akan mengadukan keberatannya ke Komnas HAM. (cr5/laz/zl)