PURWOREJO – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) periode 2019-2024 langsung diberikan pekerjaan rumah untuk bisa menyelesaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Pembahasan yang dilakukan Pansus 36 sejak tahun 2017 tidak selesai karena berbagai sebab.

Sekretaris Pansus 36 Rokhman dalam Rapat Paripurna DPRD Purworejo dengan tema kesepakatan bersama eksekutif dan legislatif mengenai Raperda APBD Perubahan 2019, menyampaikan masalah ini Senin (29/7). Rokhman menyerahkan hasil pembahasan pansus yang telah dilakukan kepada pimpinan DPRD dalam sidang yang dipimpin Kelik Susilo Ardani.

“Sehubungan akan berakhirnya masa keanggotaan DPRD Purworejo periode 2014-2019 pada 14 Agustus 2019 nanti, maka berakhir pula masa kerja Pansus 36 DPRD,” kata Rokhman.

Dikatakan, Raperda RTRW sejatinya untuk melakukan perubahan terhadap Perda No 27 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Purworejo tahun 2011-2031. Perubahan itu dilakukan melihat banyaknya kegiatan nasional yang ada maupun di dekat Kabupaten Purworejo. “Pembahasan Raperda RTRW ini sudah dilakukan sejak September 2017,” tandasnya.

Dari berbagai persyaratan yang dibutuhkan, hingga Senin ada dua hal yang belum bisa dipenuhi pemkab dari hasil konsultasi pemerintah daerah dengan DPRD. Yakni belum adanya peta dasar untuk persetujuan subtansi yang dikeluarkan Badan Informasi Geopasial (BIG). “Satu lagi belum lengkapnya KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis),” tambah Rokhman.

Dijelaskan, munculnya Pansus 36 yang diketuai Prabowo untuk melakukan perubahan Perda No 27 Tahun 2011 itu memang mendesak untuk dilakukan. Ini terkait isu strategis yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 2017 yang menyebutkan ada beberapa proyek nasional yang dilakukan percepatan.

“Ada Bandara YIA di Kulonprogo yang dekat Purworejo, Bendung Bener yang akan jadi bendungan tertinggi di Indonesia, kawasan strategis nasional serta jalan tol Jogjakarta-Cilacap,” katanya.

Dalam pembahasannya ternyata tidak mudah. Ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa melakukan perubahan tersebut. Pansus sudah melakukan konsultasi dan kordinasi dengan pihak yang terkait, namun masih  mendapatkan beberapa ganjalan. “Syarat yang harus dipenuhi dan belum terpenuhi seperti tersebut di atas,” tambahnya.

Ia menyampaikan perkembangan terakhir dari Raperda RTRW yang terus dilakukan pembahasan, adalah menunggu proses permohonan rekomendasi dari gubernur. Dari rekomendasi itu baru bisa diajukan ke Kementerian TR/BPN untuk mendapat persetujuan substansi.

“Pansus atau DPRD baru bisa melakukan pembahasan lagi setelah ada rekomendasi dari kementerian. Praktis kami  belum bisa melakukan karena masih menunggu rekomendasi dari gubernur,” ungkapnya.

Meskipun telah menyerahkan hasil pembahasan itu, Rokhman mengatakan jika raperda perubahan akan tetap ada di Propemperda tahun 2019. “Itu akan tetap menjadi prioritas dalam Propemperda 2020,” katanya. (udi/laz/er)