JOGJA – Kritik tajam ditujukan kepada Presiden Joko Widodo. Beberapa elemen masyarakat di DIJ menuding bekas wali kota Solo itu tak konsisten. Lantaran tak mempertimbangkan aspek kebencanaan dalam pembangunan Yogyakarta International Airport (YIA). Padahal, bandara yang terletak di Temon, Kulonprogo, itu berada di titik cincin api.

Kritik itu merespons cuitan Jokowi. ”Indonesia berada di kawasan cincin api rawan bencana. Jadi, kalau di satu lokasi di daerah rawan gempa atau banjir, ya, harus tegas disampaikan: jangan dibangun bandara, bendungan, dan perumahan. Lalu, pendidikan kebencanaan harus disampaikan secara masif kepada masyarakat.” Begitu cuitan Jokowi tertanggal 24 Juli itu.

Cuitan ini merupakan penggalan pernyataan Jokowi saat menggelar pertemuan dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

GRAFIS: (HERPRI KARTUN/RADAR JOGJA)

”Kalau presiden memang menyampaikan hal itu, harusnya pembangunan bandara di Kulonprogo harus dikaji ulang,” ketus Kadiv Advokasi dan Kawasan Walhi Jogja Himawan Kurniadi di kantornya Senin (29/7).

Ada tiga elemen lain yang terbuka ikut mengkritik kebijakan Jokowi. Yakni, Paguyuban Warga Penolak Penggusuran Kulonprogo (PWPP-KP), Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia, dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jogja.

Pernyataan Jokowi itu, Himawan menyebut, berbanding terbalik dengan sikap pemerintah pusat saat menggulirkan pembangunan YIA. Bahkan, Jokowi harus meneken Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2017. Agar progres pembangunan YIA dapat dipercepat.

Karena itu, Walhi bersama tiga elemen masyarakat lain Senin mengirimkan surat kepada Jokowi. Isinya, antara lain, data-data yang menunjukkan bangunan YIA berada di wilayah rawan bencana gempa bumi dan tsunami.

”Karena itu, (pembangunan bandara) harus dihentikan dulu dan dilakukan kajian. Sudah benar dan sesuai atau tidak,” ingatnya. Toh, pembangunan YIA belum mencapai seratus persen.

Sikap Walhi dan tiga elemen masyarakat ini mengacu data BMKG dan hasil penelitian Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Jogjakarta. Dalam data yang dirilis 21 Juli itu, BMKG menyebut bahwa wilayah laut selatan Jawa merupakan zona merah gempa bumi dan tsunami. Termasuk di antaranya wilayah Temon, Kulonprogo. Bahkan, BPPT mengungkapkan, ketinggian tsunami di pesisir pantai selatan bisa mencapai 20 meter. Kekuatan gempanya 8,5 hingga 8,8 magnitude.

Dikonfirmasi terpisah, Sekprov DIJ Gatot Saptadi menegaskan, pembangunan YIA mustahil dihentikan. Sebab, progres pembangunannya cukup signifikan. Bahkan, YIA telah melayani berbagai penerbangan domestik sejak bulan Juni.

Karena itu, birokrat yang pernah menjabat Sekretaris DPRD DIJ ini menganggap permintaan kajian ulang pembangunan tidak tepat.

”Tapi, bagaimana konsep mitigasi bencana dapat dipersiapkan, khususnya potensi bencana tsunami,” ucapnya singkat.

Pada bagian lain, hingga sekarang masih ada sepuluh kepala keluarga (KK) terdampak yang menolak pemberian ganti rugi pembangunan YIA.

”Tanah itu masih merupakan hak kami. Sampai sekarang pun kami masih membayar pajak,” jelas Sufyan, salah satu warga terdampak.

Sufyan menyadari konsekuensi yang dihadapinya cukup berat. Dia dan sembilan KK lainnya terpaksa hidup terlunta-lunta setelah rumah dan tanah mereka digusur.

”Ada yang ngontrak rumah. Ada juga yang numpang di rumah saudara,” katanya. (cr12/zam/rg)