SLEMAN – Dinas Sosial (Dinsos) Sleman mengklaim akan ada lebih dari 629 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program Penerima Keluarga Harapan (PKH) yang mengundurkan diri. Pada semester pertama tahun 2019. Alasannya, sudah ada perubahan pola pikir dan kesadaran dari masyarakat.

“Ada yang menyatakan mundur karena merasa sudah masuk kategori mampu,” ujar Kepala Dinsos Sleman Eko Suhargono Senin (29/7).

Menurut Eko, yang perlu ditekankan kepada masyarakat adalah cara untuk mandiri. Sebab bantuan PKH bersifat stimulan. Hanya untuk merangsang masyarakat agar mandiri.

“Kami dan dari instansi lain juga mengupayakan untuk memberikan bantuan yang bisa merangsang daya inovasi masyarakat sehingga bisa mandiri. Termasuk memberikan pelatihan,” kata Eko.

Saat ini, di Sleman masih ada sekitar 101 ribu KK miskin dan rentan miskin. Dari jumlah tersebut, 49.800 termasuk dalam keluarga yang menerima bantuan PKH.

Namun, Eko mengatakan data itu belum sepenuhnya valid. Ditengarai masih ada sejumlah warga yang pada dasarnya masuk kategori mampu namun masih menerima bantuan tersebut. “Saya tidak bilang banyak. Tapi masih ada,” kata Eko.

Eko menegaskan, pihaknya tidak tinggal diam. Beberapa upaya telah dilakukan termasuk melakukan langkah verifikasi dan validasi terhadap warga yang berhak menerima.

Dia juga mengatakan jika warga bisa ikut melapor jika mendapati temuan data warga miskin yang tidak sesuai dengan fakta. Laporan itu harus disertai dengan bukti. Contohnya seperti foto kondisi rumah yang tampak dari berbagai sudut.

Proses verifikasi, lanjut Eko, dilaksanakan setiap hari. Dengan mengerahkan tenaga petugas dari Dinsos maupun sukarelawan yang ada di tiap desa.

“Namun yang lebih penting dan perlu diubah adalah mindset masyarakat bahwa bantuan ini sifatnya hanya stimulant. Artinya bisa berhenti kapan saja,” tegas Eko.

Sesuai aturan penerima manfaat PKH adalah keluarga miskin dan rentan miskin. Selain itu, harus memenuhi minimal salah satu syarat yang ada dalam tiga komponen. Yaitu pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Pada komponen pendidikan, syaratnya antara lain memiliki anak yang bersekolah di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA atau sederajat, dan anak usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Komponen kesehatan, kriterianya meliputi ibu hamil atau menyusui, dan ada anak usia 0 sampai dengan 6 tajun. Lalu komponen kesejahteraan sosial yang menyasar lanjut usia diutamakan mulai umur 60 tahun, dan penyandang disabilitas.

Wakil Bupati Sleman Sri Muslimatun mengatakan pemerintah berkomitmen menurunkan angka kemiskinan. Saat ini tingkat kemiskinan di Sleman 8,77 persen. Pemerintah menargetkan pada 2020 angka kemiskinan Sleman turun menjadi 8 persen.

“Saya sadar ini bukan pekerjaan yang mudah. Maka harus dikeroyok agar bisa terealisasi,’’ kata Muslimatun.

Salah satu upaya menurunkan angka kemiskinan dengan memberdayakan para lanjut usia (lansia). Lansia yang tidak diberdayakan berpeluang menyumbang angka kemiskinan.

“Lansia itu minimal bisa mencukupi dirinya sendiri. Syukur kalau bisa memberi. Dan yang terpenting para lansia tidak meminta-minta,” ujar Muslimatun. (har/iwa/by)