SLEMAN – Polisi menyelesaikan berkas kasus dugaan korupsi di Kantor Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Seni dan Budaya (P4TKSB) Jogjakarta. Kasus tersebut terjadi pada 2016.

Melibatkan empat orang pejabat. Satu di antaranya meninggal dunia pada 2017. Saat ini, semua pelaku telah dijadikan tersangka.

Kabid Humas Polda DIJ Kombes Pol Yuliyanto mengatakan untuk pengungkapan kasus tidak bisa dilakukan secara cepat. Dalam dua tahun pihaknya baru bisa menyelesaikan pemeriksaan dan pemberkasan.

“Hari ini (Selasa) berkas sudah P21 (lengkap) dan tersangka kami serahkan ke kejati (Kejaksaan Tinggi DIJ),” kata Yuliyanto (30/7).

Berdasarkan hitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jogjakarta kerugian negara mencapai Rp 21,62 miliar. Uang yang berhasil diselamatkan Rp 12,5 miliar. Berupa aset para tersangka seperti rumah, kendaraan bermotor, dan uang tunai Rp 489,6 juta.

“Para tersangka tidak ditahan karena kooperatif,” ungkap Yuliyanto.

Direskrimsus Polda DIJ Kombes Pol Y. Tony Surya Putra mengatakan identitas ketiga tersangka yaitu, Salamun, 60, warga Sidoarjo, Jawa Timur, yang saat kasus tersebut mencuat menjabat Kepala P4TKSB Jogjakarta. Kemudian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bondan Suparno, 45, warga Ngaklik, Sleman, dan Agung Nugroho, 43, warga Ngampilan, Jogja yang saat itu menjabat sebagai bendahara.

“Para pelaku melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang pengelolaan uang persediaan (UP) dan tambahan uang persediaan (TUP),” kata Tony.

Modusnya, para pelaku bersama-sama melakukan pencairan UP yang kemudian sebagian uang itu digunakan untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya, para tersangka membuat laporan pertanggung jawaban (LPJ) fiktif dengan menggunakan nama perusahaan yang juga fiktif.

“Jadi seolah-olah uang itu digunakan untuk pembayaran pada perusahaan,” ujarnya.

Polisi menyita dokumen berupa surat keputusan PNS dan jabatan masing-masing tersangka, LPJ keuangan, UP dan TUP fiktif, dokumen pembelajaan riil, dan dokumen aliran uang ke masing-masing tersangka. Aset yang disita berupa satu unit apartemen di Jakarta senilai Rp 2 miliar, satu unit rumah mewah di Bekasi senilai Rp 6 miliar, dan satu unit rumah mewah di Sidoarjo senilai Rp 3 miliar.

Turut diamankan lima unit mobil dan satu unit sepeda motor. Yakni Honda New CRV, Honda Jazz RS, Suzuki Ertiga, KIA Rio, Suzuki Pick Up dan satu Honda Beat dengan total senilai Rp 980 juta.

“Dari hasil melakukan tindak pidana korupsi, telah dibelanjakan barang-barang tersebut. Itulah unsur tindak pidana pencucian uang,” kata Tony.

Ketiganya dijerat Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU 31/1999 jo UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Juga dijerat Pasal 3 UU 8/2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kemudian dijerat Pasal 55 ayat 1 dan Pasal 64 KUHP.

Plt Kepala P4TKSB Jogjakarta Daswatia Astuty mengatakan pihaknya mendukung proses hukum yang berlaku. Pihaknya menyerahkan kasus itu kepada pihak berwajib.

“Ketiganya sejak beberapa waktu lalu setelah jadi tersangka. Sudah tidak bekerja di P4TKSB,” kata Daswatia.

Lebih lanjut, guna mencegah adanya tindak korupsi di instansinya, pihaknya telah melakukan penataan manajemen. Dengan melakukan reformasi birokrasi internal menuju wilayah bebas korupsi.

Koordinator Pengurus Harian, Jogja Corruption Watch (JCW) Baharuddin Kamba mengapresiasi langkah Polda DIJ melakukan penyidikan kasus ini. Namun ada beberapa poin yang menjadi sorotan. Yaitu, dia menyoroti lambatnya penanganan kasus ini. “Karena sejak 2016, baru tahun 2019 P21,” kata Bahar.

Kemudian, dia melihat ada alasan subjektif dari penyidik untuk tidak melakukan penahanan terhadap para tersangka. Namun, dia berharap jika kasus ini telah dilimpahkan ke kejaksaan nantinya dapat dilakukan penahanan kepada para tersangka.

“Para tersangka yang tidak dilakukan penahanan terkesan ada perlakukan istimewa. Padahal jika membandingkan dengan penanganan kasus dugaan korupsi di daerah lain para tersangkannya kebanyakan dilakukan penahanan,” sindir Kamba.

Sebelumnya, Polda DIJ telah melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi yang dilakukan para tersangka selama periode anggaran 2015-2016 itu pada Desember 2016. Jumlah kerugian negara yang ditimbulkan pada kasus ini merupakan terbesar dalam sejarah penanganan kasus korupsi di DIJ setelah kasus korupsi pengadaan buku ajar di Sleman yang menyeret Bupati Sleman Ibnu Subiyanto ke bui pada 2010 lalu. Kerugian negara dalam kasus Ibnu tercatat senilai Rp 12,1 miliar. (har/iwa/fj)