SLEMAN – Polda DIJ terus memerangi paham radikal. Sebab, paham tersebut bisa menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Semua jajaran di Polda DIY ikut terlibat dalam penanganan radikalisme. Termasuk Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum).

“Polda DIJ, dalam hal ini Ditreskrimum Polda DIJ telah membentuk tim khusus mencegah aksi terror. Yaitu Densus Anti Teror Polda DIJ atas dasar surat perintah dari Kapolda DIJ,” kata Direskrimun Polda DIJ Kombes Pol Hadi Utomo Selasa.

Selain dibentuk tim khusus, pihaknya juga melakukan deradikalisasi. Yaitu mengajak orang yang terpapar ajaran radikal kembali ke Pancasila. Biasanya, yang mendapatkan deradikalisasi merupakan keluarga teroris. Proses deradikalisasi merupakan tupoksi Sub Satgas Pencegahan yang ada di Polda DIJ.

“Deradikalisasi terutama untuk keluarga teroris yang sudah dilakukan penangkapan. Kemudian dilakukan penjelasan tindakan yang dilakukan itu tidak benar. Pembinaan kami lakukan bersama Bhabinkamtibmas,” ujar Hadi.

Hadi telah berdiskusi dengan anggota DPRD DIY untuk membuat rumusan. Isinya, menentukan cara membina masyarakat dan mengefektifkan kerja sama dengan masyarakat mencegah paham menyimpang. “Tindakan Polda DIJ tentu untuk penegakan hukum dan pencegahan,” katanya.

Pihaknya tidak segan-segan melakukan tindakan represif. Yaitu penangkapan terhadap tindakan yang memenuhi unsur terorisme.

“Kalau sudah terpengaruh paham radikal yang mengarah ke tindakan kekerasan, ini yang berbahaya. Karena sifatnya destruktif. Radikalisme yang merusak inilah yang kami tindak,” tegas Hadi.

Saat ini, paham radikal mudah menyebar. Apalagi di era digital. Penyebaran paham radikal juga dilakukan melalui media sosial.

“Mereka -para pelaku radikalisme- memaparkan ajarannya dengan banyak cara,” ungkapnya.

Paham radikal yang menyebar melalui medsos terkadang sulit dilacak. Pihaknya menerapkan patroli siber guna memerangi penyebaran paham radikal di internet. “Kami lakukan pemetaan, kami teliti apakah ini akunnya palsu dan kami cek secara manual,” jelasnya.

Setelah diketahui pemilik akun yang menyebarkan paham radikal itu, masih dilakukan pemantauan terhadap yang bersangkutan. Termasuk meneliti keseharian yang bersangkutan. Sehingga diketahui langkah apa yang harus dilakukan.

“Kami berikan penjelasan kepada yang bersangkutan, kami lakukan pendekatan yang halus,” ungkapnya.

Hadi mengingatkan agar masyarakat tidak terjebak paham radikal. Sebab, paham ini sangat berbahaya dan mengancam keutuhan negara. “Jangan mudah terpengaruh tindakan khilafah, radikalisme, karena itu tidak benar,” pesannya. (*/har/iwa/fj)