JOGJA – Setiap musim kemarau, sejumlah daerah di DIJ kerap terdampak kekeringan. Selama ini, upaya yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan air melalui dropping air bersih. Pembangunan sumur dalam, dinilai oleh DPRD DIJ sebagai salah satu jalan mengatasi krisis air selama terjadi musim kemarau.
“Yang harus diutamakan yakni untuk daerah air prioritas satu yang benar-benar kesulitan air saat musim kemarau,” kata Anggota Komisi C DPRD DIJ Huda Tri Yudiana Rabu (31/7).
Menurut dia, pembuatan sumur bor pada APBD 2020 baru dianggarkan 17 unit, dengan nilai sekitar Rp 8 miliar. Penganggaran ini terkendala perlunya ada survay investigasi design (SID) yang harus dilakukan sebelum membangun sumur bor. Agar air tanah dalam bisa didapatkan dengan baik.
Masalahnya, lanjut Huda, SID yang tersedia baru sejumlah 17. Sehingga tidak bisa menganggarkan lebih untuk pengeboran. Pembuatan sumur bor sendiri, memerlukan anggaran sebesar Rp 500 juta per unit.
“Untuk menyelesaikan seluruh daerah prioritas satu memerlukan sekitar Rp 80 Miliar,” kata politikus PKS itu.
Namun, besaran anggaran yang dikeluarkan belum termasuk penganggaran untuk menyelesaikan wilayah yang masuk dalam kategori prioritas dua. Yaitu wilayah dua kondisi kekeringan tidak separah di wilayah prioritas safu. “Meskipun untuk hal ini semestinya lebih murah,” tuturnya.
FPKS sendiri meminta agar seluruh perencanaan pembuatan sumur dalam SID diselesaikan pada 2020, dan penyelesaian konstruksi daerah prioritas satu selesai 2022. Tidak hanya itu, roadmap penyelesaian daerah prioritas dua juga harus selesai pada 2020.
Meski begitu, Huda mengakui dana yang akan dibutuhkan jauh lebih besar. Mencapai Rp 100 milyar. “Hal ini harus diprioritaskan karena air merupakan kebutuhan primer,” pintanya.
Apalagi, lanjut dia, selama ini wilayah yang mengalami kesulit air identik dengan angka kemiskinan yang tinggi. Mengenai penganggaran, menurutnya bisa diusahakan dari pengajuan APBN dan APBD DIJ. Termasuk, keberadaan danais mau dinilai mampu menyelesaikan masalah memiliki celah dalam regulasi.”Sangat memprihatinkan jika di DIJ yang istimewa ini masih terdapat ratusan dusun sulit air,” jelasya.
Disebutkan, sejauh ini masih terdapat ratusan wilayah di DIJ yang masuk dalam kategori dusun sulit air. Sesuai data dari dinas Pekerjaam Umum Perumahan Energi Sumber Daya Mineral ada 159 dusun yang sulit air dalam kategori prioritas satu. Lebih dari 200 dusun masuk kategori sulit air prioritas dua.
Menurut dia, upaya dropping air di musim kemarau dengan ribuan truk adalah hal yang baik dan patut dihargai untuk saat ini. “Semestinya harus ada solusi permanen yang tidak menggantungkan dari luar daerah,” katanya.
Sementara itu Sekprov DIJ Gatot Saptadi mengatakan, pembangunan sumur dalam menjadi salah satu rencana pembangunan pemprov. Untuk mengatasi keterbatasan anggaran pembangunannya akan dilakukan melalui Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). “Pemprov terus mengupayakan rencana tersebut bisa segera diwujudkan,” jelasnya.
Penawaran terhadap pihak ketiga mejadi salah satu alasan guna menyiasati keterbatasan anggaran yang ada di daerah. Tidak hanya itu, untuk mengatasi kekeringan, juga direncanakan pembangunan embung di beberapa titik yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah terkait. “Embung dibangun tidak hanya untuk kebutuhan air bersih, tetapi juga untuk menjaga lahan konservasi,” katanya. (bhn/pra/er)
