SLEMAN – Pemilihan kepala desa (Pilkades) di Sleman yang rencananya menggunakan e-voting justru menuai protes. Yang protes para kepala desa.

Mereka tergabung dalam Paguyuban Kepala Desa Sleman Manikwoyo. Mendatangi Sekretariat Daerah Sleman untuk menyampaikan keberatan Kamis.

Kepala Desa Sumberharjo Lekta Manuri mengatakan penerapan e-voting untuk Pilkades di Sleman berpotensi menimbulkan masalah. Yaitu pada sistem perhitungan suara yang dianggap kurang transparan.

“Kotak suaranya tidak bisa dibuka. Sehingga kalau ada sengketa, sulit untuk membuktikan hitungan manual dan elektronik,” kata Lekta yang menjabat Ketua Paguyuban Kepala Desa dan Perangkat Desa Sleman Suryo Ndadari.

Untuk membuka kotak suara, lanjut Lekta, perlu proses panjang. Sebab, menurut dia, kotak suara kemungkinan baru bisa dibuka setelah melalui proses putusan pengadilan.

“Artinya, kalau perlu banyak proses untuk menyelesaikan masalah, penggunaan e-voting ini tidak bisa menyelesaikan masalah,” kata Lekta.

Penolakan ini, kata dia, juga berkaca dari hasil Pilkades dengan e-voting di daerah lain. Kendati di beberapa daerah ada yang sukses, ada juga yang bermasalah. Terutama pada hasil. “Ini harusnya menjadi bahan pertimbangan,” ujar Lekta.

Selama ini, dia melihat pelaksanaan Pilkades dengan metode konvensional sudah memenuhi asas Luber (langsung, umum, bebas, dan rahasia). Dia meminta agar penggunaan e-voting dikaji ulang. “Sebab selama ini dengan konvensional sudah tidak ada masalah, pun kalau ada masalah bisa diteliti dan dievaluasi,” kata Lekta.

Demikian juga dengan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) perubahan kedua atas Perda 5/2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Desa yang harus dievaluasi dan dikaji ulang. Dengan melihat permasalahan-permasalahan di daerah lain. Sehingga klausul dalam Raperda yang berkaitan dengan e-voting bisa ditangguhkan.

“Selama e-voting bisa fair dan bisa menjawab permasalahan-permasalahan tadi ya saya kira tidak masalah jika dilakukan e-voting,” tegas Lekta.

Seusai orasi di Pendopo Parasamya, rombongan kepala desa diterima pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sleman, Pansus Raperda, dan pejabat eksekutif Pemkab Sleman. Ketua DPRD Sleman Haris Sugiharta mengatakan semua usulan ditampung.

Hal itu sekaligus sebagai bahan evaluasi penyusunan Raperda. “Memang pembahasan ini tidak bisa gegabah. Beri kami waktu untuk berdiskusi. Agar isi Raperda sesuai harapan,” kata Haris.

Hingga 2020, di Sleman akan ada 49 jabatan kepala desa yang kosong. Untuk sementara, posisi kepala desa yang kosong digantikan penjabat hingga pelaksanaan Pilkades selesai. (har/iwa/fj)