BANTUL – Politisi senior Partai Golkar DIJ Gandung Pardiman galau dengan nasib partainya. Rasa galau itu dipicu perolehan suara pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 lalu.
Suara partai berlambang beringin itu jeblok. Kursi partai di DPRD Kabupaten Gunungkidul dan Bantul serta Dewan kota berkurang satu. Dampaknya kursi DPRD DIJ berkurang. Semula Golkar untuk dewan provinsi dari daerah pemilihan (dapil) Gunungkidul dan Bantul punya dua wakil. Kini tersisa masing-masing dapil satu orang.
Nasib tragis dialami Kota Jogja. Kursi DPRD DIJ dari Dapil Kota Jogja untuk lima tahun ke depan nihil. Suara Golkar kalah dengan pendatang baru PSI. Kursi Golkar di dewan provinsi digantikan partai besutan mantan presenter tv Grace Natalie itu.
Kejadian itu menjadi pengalaman terburuk sejak Golkar DIJ ikut pemilu. “ Ini sangat menyakitkan hati kader tulen. Dari semua partai politik yang punya kepala daerah di DIJ suaranya naik semua. Kecuali Golkar,” tuding ketua Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar DIJ ini berapi-api.
Ucapan Gandung itu agaknya mengarah pada Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti. Dia satu-satunya kader Golkar yang menjadi kepala daerah di DIJ. HS ,sapaannya, juga menjabat ketua DPD Partai Golkar DIJ. Meski ketua partainya menjabat wali kota, tak banyak memberian dampak berarti. Terbukti suara Golkar di wilayah yang dipimpin HS justru turun. Kursi di DPRD Kota Jogja dari lima tinggal empat.
Setali tiga uang nasib serupa terjadi di DPRD DIJ. Semula jumlah anggota Fraksi Partai Golkar ada delapan orang. Sekarang turun tinggal lima wakil. Golkar kehilangan tiga kursi. Dampaknya anggota Golkar tak berhak menjadi pimpinan dewan provinsi. Padahal sejak 2004, Golkar selalu menempatkan satu wakil ketua dewan.
“Golkar kehilangan dua kursi pimpinan dewan di Bantul dan DIJ,” sesal anggota Komisi VII DPR RI ini di depan lima ribu pengurus, kader dan simpatisan partai di pendapa Gandung Pardiman Center (GPC) Imogiri, Bantul, Minggu (4/8).
Mereka hadir dalam acara kebulatan tekad mendukung pencalonan Airlangga Hartarto. Menteri perindustrian itu didukung organisasi Hasta Karya dan pengurus kecamatan Golkar se-DIJ. Deklarasi dihadiri tokoh-tokoh Golkar seperti Akbar Tandjung dan Agung Laksono. HS juga datang dalam acara tersebut.
Dalam acara itu, Airlangga didaulat kembali mencalon ketua umum Partai Golkar periode 2019-2024. “Ketua umum wajib hukumnya menjadi capres. Yang lain No,” tegas Gandung.
Dia juga mengajak agar kadernya mendukung jika ada anggotanya yang maju dalam pemilihan kepala desa (pilkades). Analisis Gandung, hasil pilkades mempengaruhi tingkat keterpilihan saat pemilu. Ajakan serupa juga ditujukan untuk pilkada.
Ketua DPD Partai Golkar 2004-2014 ini mewanti-wanti agar partainya tidak salah pilih orang. Gandung seolah-olah kembali menyindir HS. Dia mengingatkan, pilkada menjadi pelajaran penting bagi partainya.
“Jangan lagi memilih calon yang tidak punya dampak langsung bagi partai,” ungkap politisi yang berulang tahun setiap 25 Februari ini.
Gandung juga mengkritisi pernyataan adanya pemimpin yang menyebut dirinya tidak punya kepentingan. “Kalau pemimpin tidak punya kepentingan ya mundur saja. Kepentingannya ya membesarkan organisasinya,” tegasnya dengan nada tinggi.
HS tidak menyoal buruknya perolehan suara Golkar DIJ. Namun wali kota dua periode itu sempat menyinggung ajakan Golkar Jogja Bangkit. “Di mana-mana bertuliskan Golkar Jogja Bangkit. Yang bangkit bukan hanya Golkar Jogja, tapi Golkar Indonesia ikut bersama-sama bangkit,” katanya.
Menurut HS, kebangkitan Golkar itu harus dibalut dengan solidaritas dan soliditas. Kebulatan tekad itu menjadi bagian dari tanggung jawab kader kepada partai. Juga tanggung jawab kader terhadap ketua umumnya. “Momentum 2024 menjadi momen 20 tahun kebangkitan partai sebagaimana terjadi pada 2004 lalu,” tegas HS. (kus/pra/by)
