JOGJA – Fraksi PAN DPRD DIJ kembali menyoal pengaturan kelembagaan kabupaten dan kota se-DIJ terkait urusan keistimewaan DIJ. Pemprov DIJ menggunakan peraturan gubernur (pergub) sebagai pedoman bagi kabupaten dan kota.

Padahal sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 8 Tahun 2017  seharusnya diatur dalam peraturan daerah istimewa (perdais). “Kenapa ini memakai pergub bukan dengan perdais,” ungkap Sekretaris FPAN DPRD DIJ Arif Setiadi Minggu (4/8).

Arif mengatakan, fraksinya meminta Gubernur DIJ Hamengku Buwono X menjelaskannya secara terbuka. Permintaan itu dilontarkan FPAN di depan rapat paripurna tentang APBD Perubahan DIJ Tahun Anggaran (TA) 2019. Arif bertindak sebagai juru bicara fraksi, Paripurna berlangsung pada Jumat (2/8). Rencananya gubernur akan memberikan tanggapan pada hari ini (5/8).

Pergub yang dimaksudkan Arif adalah Pergub DIJ No. 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Kabupaten/Kota dan Kelurahan. Regulasi ini dinilai tak sejalan dengan amanat pasal 7 ayat (1) Permendagri No. 8 Tahun 2017 tentang Kelembagaan Pemerintah DIJ.

Bunyinya dalam memperhatikan bentuk pemerintahan asli, Pemerintah Daerah DIY dapat menggunakan penyebutan perangkat daerah dan jabatan daerah DIY, kabupaten/kota dan desa sesuai dengan kearifan lokal. Tanpa mengubah struktur pada perangkat daerah.

Selanjutnya, di pasal 7 ayat (2) Permendagri No. 8 Tahun 2017 dinyatakan penyebutan perangkat daerah dan jabatan sebagaiamana dimaksud pada ayat ( 1 ) diatur dalam perdais.  Dengan demikian, jelas Arif,  pengaturan penyebutan perangkat daerah dan jabatan baik di kabupaten/kota atau desa diatur dengan perdais.

“Bukan dengan pergub,” tegas anggota dewan asal Nglipar, Gunungkidul ini.

Dengan terbitnya Pergub No 25 Tahun 2019 saat ini kabupaten/kota se-DIJ sedang membahas perubahan perda kelembagaan kabupaten/kota serta membentuk perda kelembagaan desa. Alasannya,  perubahan dan pembentukan perda kelembagaan itu dalam rangka pelaksanaan keistimewaan DIJ.

Dari lima daerah, sudah ada tiga daerah yang mengesahkan. Yakni Kabupaten Kulonprogo, Bantul dan Gunungkidul. Pembahasan di Kulonprogo tergolong mulus. Sedangkan di Bantul sempat muncul penolakan dari FPAN DPRD Bantul. Bahkan di Gunungkidul keputusan berakhir  dengan voting. Itu terjadi setelah FPAN mengajukan minderhaid nota atau nota keberatan. Dengan posisi itu, tinggal Sleman dan Kota Jogja yang belum membahasnya.

Arif sengaja melontarkan pertanyaan itu di paripurna karena merujuk amanat UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIJ. Salah satu tujuan keistimewaan DIJ adalah  menciptakan pemerintahan yang baik dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. “Kami ingin mengawal pelaksaan Keistimewaan DIJ agar sesuai dengan amanat UUK,” tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DIJ Paku Alam X menyampaikan pidato pengantar RAPBD Perubahan DIJ TA 2019 di depan paripurna pada Kamis (1/8). Dijelaskan, penyusunan  APBD Perubahan antara lain karena perkembangan yang tidak sesuai asumsi kebijakan umum APBD yang ditetapkan sebelumnya.

Selain itu, karena ada pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan dan antarjenis belanja. “Perubahan kebijakan belanja  digunakan membiayai kegiatan yang menjadi arahan  pemerintah pusat,” jelas Wagub.

Dikatakan, kebijakan pembiayaan daerah memperhatikan evaluasi pelaksanaan APBD 2018 dan realisasi pelaksanaan APBD 2019 sampai dengan semester satu. Asumsi kondisi regional dalam rancangan APBD  Perubahan 2019  berdasarkan perkembangan dan realisasi kondisi perekonomian 2018.

Rencana pendapatan dari Rp 5,6 triliun menjadi Rp 5,7 triliun. Naik Rp 49, 1 miliar atau naik 0,87 persen. Pendapatan asli daerah (PAD) direncanakan Rp 1, 9 triliun berubah menjadi Rp 2,01 triliun. Naik sebesar Rp 93,5 miliar.

Perubahan  belanja  dari Rp 5,97 triliun menjadi Rp 5,98 triliun. Naik sebesar Rp 8,405 miliar atau 0,4 persen. Belanja tidak langsung yang semula  Rp 3,19 triliun menjadi Rp 3,17 triliun. Mengalami penurunan Rp 15,39 miliar atau turun sebesar 0,48 persen. (kus/pra/er)