JOGJA – Pedoman kelembagaan urusan keistimewaan bagi kabupaten/kota dan desa se-DIJ tidak merujuk pada Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) No. 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah DIJ.

Namun rujukan Pemprov DIJ yang menjadi pedoman bagi kabupaten/kota dan desa adalah peraturan gubernur (pergub). Yakni Pergub DIJ Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Kabupaten/Kota dan Kalurahan.

“Dalam melaksanakan urusan keistimewaan,  pemerintah kabupaten/kota dan desa perlu diselaraskan kelembagaannya dengan DIJ,” ujar Wakil Gubernur DIJ Paku Alam X membacakan jawaban gubernur DIJ atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD DIJ terhadap Nota Keuangan Perubahan APBD TA 2019 di gedung dewan Selasa (5/8).

Penyelarasan itu menyangkut nomenklatur maupun tugas dan fungsinya. Dengan begitu diperlukan pedoman bagi kabupaten/kota dan desa. Pedoman itu dituangkan dalam bentuk pergub.

Jawaban yang disampaikan wakil gubernur ini menanggapi pertanyaan yang diajukan Fraksi Amanat Nasional (FPAN) DPRD DIJ. Secara khusus FPAN menyoroti pembahasan raperda kelembagaan dalam rangka menjalankan urusan keistimewaan DIJ yang dilakukan kabupaten/kota se-DIJ.

Dari lima daerah, ada tiga yang sudah mengadakan perubahan kelembagaan kabupaten/kota dan membentuk perda kelembagaan desa menjadi kelurahan. Tiga daerah itu meliputi Kulonprogo, Bantul dan Gunungkidul. Tinggal Kota Jogja dan Sleman yang belum.

Wakil gubernur juga menyinggung visi misi Pemerintah DIJ. Terselenggaranya urusan Keistimewaan DIJ, maka kelembagaan pemerintah kabupaten/kota dan desa harus selaras dengan perangkat daerah DIJ.

Selanjutnya, dalam melaksanakan urusan Keistimewaan DIJ,  pemprov dapat menugaskan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa.  Karena itu kemudian terbit Peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan.

FPAN DPRD DIJ merasa kecewa setelah mendengar jawaban gubernur DIJ.  Polemik pengaturan kelembagaan kabupaten/kota dan desa dalam melaksanakan urusan keistimewaan DIJ tidak terjawab secara tuntas.

FPAN menyoal penyebutan perangkat daerah dan jabatan daerah DIJ, kabupaten/kota dan desa. Sesuai pasal 7 ayat (1) dan (2)  Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 8 Tahun 2017 tentang kelembagaan Pemerintah DIJ  seharusnya diatur dengan perdais.

Namun Pemprov DIJ memilih mengaturnya melalui Peraturan Gubernur DIJ No. 25 Tahun 2019. Isinya tentang pedoman kelembagaan urusan keistimewaan pada kabupaten/kota dan kelurahan.

“Tanggapan gubernur sama sekali tidak menjawab pertanyaan yang kami ajukan,” sesal Anggota FPAN DPRD DIJ Atmaji.

Atmaji awalnya berharap pemprov bersedia menjelaskan pertimbangannya tidak digunakannya perdais sebagai pedoman bagi kabupaten/kota dan desa. Namun harapan itu rupanya sia-sia. “Saya ikuti dan cermati dengan seksama. Tidak ada jawaban yang menyentuh pada substansi pertanyaan fraksi kami,” kritik Atmaji.

Pidato  wakil gubernur sama sekali tidak menyinggung Permendagri No. 8 Tahun 2017 maupun Perdais No. 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah DIJ. Padahal kedua peraturan itu kedudukan jauh di atas Pergub No. 131 Tahun 2018 dan Pergub No. 25 Tahun 2018. (kus/pra/er)