JOGJA – Badan usaha yang tidak mengikutsertakan karyawannya dalam program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, bakal diberi sanksi. Ini karena masih ditemukan badan usaha yang belum mendaftarkan karyawannya sesuai regulasi ketenagakerjaan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIJ Andung Prihadi Santosa menjelaskan, pemberian sanksi administrasi akan diberikan bagi badan usaha yang tidak memberikan jaminan perlindungan program kerja bagi karyawan. Disnaker akan meminta Dinas Perizinan dan Penanaman Modal (DPPM) DIJ untuk memberikan sanksi kepada perusahaan yang membandel.

“Ini kan berterkaitan dengan tingkat kepatuhan badan usaha atau perusahaan yang ada di DIJ,” kata Andung usai menggelar Rakorda Pengawasan Terpadu BPJS Ketenagakerjaan bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIJ Rabu (8/8).

Disnakertrans juga akan mengupayakan perubahan aturan terkait kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk wilayah DIJ. Salah satunya status Surat Edaran (SE) Gubernur DIJ Hamengku Buwono X No 560/06595 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, akan ditingkatkan lagi menjadi peraturan gubernur (Pergub) agar posisinya bisa lebih kuat lagi.

Secara umum, jelasnya, coverage kepesertaan badan usaha ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan saat ini sebesar 97 persen. Ke depan pihaknya akan mendorong kepesertaan lebih luas di sektor informal. “Seperti pekerja bukan penerima upah, nelayan, petani, dan kelompok-kelompok keagamaan,”  ungkapnya.

Tahun ini Disnakertrans DIJ melakukan pengawasan kepada 101 badan usaha. Dari jumlah itu yang dilakukan pengawasan sebagian telah memenuhi tanggung jawab.

Sementara itu, Asisten Deputi Kepesertaan Jateng dan DIJ Asri Basir mengatakan, di DIJ terdapat 11.068 badan usaha dengan 216.835 tenaga kerja. Dari jumlah ini terindikasi ada badan usaha yang tidak memenuhi kewajibannya.

Disebutkan, terdapat 723 badan usaha yang memiliki piutang. Di mana 478 perusahaan wajib belum daftar (PWBD) BPJS Ketenagakerjaan, 14 perusahaan daftar sebagian (PDS) upah, 76 perusahaan daftar sebagian (PDS) program dan satu perusahaan yang PSD tenaga kerjanya.

“Jika penerapan sanksi dilakukan, maka perusahaan yang ingin mendapatkan izin atau memperpanjang izinnya, kalau belum menjadi peserta maka izinnya tidak akan dikeluarkan,” jelasnya.

Dikatakan, pemberian perlindungan bagi para pekerja itu bertujuan mencegah munculnya kemiskinan baru ketika terjadi risiko kecelakaan kerja. “Harapan kami adalah seluruh pekerja, sektor apa pun itu, dipastikan mendapatkan perlindungan,” tandas Asri. (bhn/laz/fj)