BADAN Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sleman periode 2014-2019 mengalami dua kali pergantian keanggotaan. Dibentuk pada 19 Desember 2014 terdiri atas 15 orang. Dengan ketua Ismi Sutarti dari Fraksi Nasdem.

Pada 31 Januari 2017 dilakukan pergantian melalui Keputusan DPRD Sleman Nomor 3 Tahun 2017. Jumlah anggota Bapemperda menjadi 14 orang. Diketuai oleh Budi Sanyata dari Fraksi PDI Perjuangan.

Setahun kemudian keanggotaan Bapemperda DPRD Sleman berubah lagi menjadi 12 orang. Budi Sanyata masih didaulat sebagai ketua sampai akhir masa kerja dewan periode 2014-2019.

Berdasarkan laporan kinerja Bapemperda DPRD Sleman 2014-2019, Budi Sanyata menyatakan setiap tahap proses pembahasan raperda telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Namun kami masih kurang dalam hal pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah,” ungkapnya.

Budi berharap, kegiatan pengawasan ke depan lebih diintensifkan. Sehingga peraturan daerah yang sudah usang atau tak efektif dan tidak lagi implementatif harus diubah atau dicabut. Diganti peraturan yang baru. “Kami berharap hasil inventarisasi permasalahan terkait pembentukan perda bisa menjadi bahan bagi komisi dan Bapemperda DPRD Sleman periode 2019-2024,” tuturnya.

Selama lima tahun masa kerja dewan 2014-2019, Bapemperda telah mengusulkan 90 program pembentukan peraturan daerah (propemperda). Rinciannya, usulan Propemperda 2015 sebanyak 21 rancangan peraturan daerah (raperda). Pada 2016 sebanyak 24 usulan. Lalu 15 usulan di 2017. Kemudian pada 2018 dan 2019  masing-masing 15 usulan. Beberapa merupakan inisiatif dewan. Sebagian lainnya atas prakarsa bupati atau pemerintah daerah.

Usulan Raperda Kepemudaan pada Propemperda 2019 dibatalkan. Sedangkan Raperda Penyelenggaraan dan Perizinan Reklame masih dalam proses pembahasan di tingkat panitia khusus (pansus).

Sementara beberapa raperda usulan 2019 yang telah dibahas, antara lain: Penyelenggaraan Perpustakaan; Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; Pengelolaan Pasar Kabupaten; Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; serta Penyelenggaraan Usaha Pemondokan (Penyelenggaraan Pondokan).

Kemudian Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2016 tentang RPJMD Tahun 2016-2021; Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; serta Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Selanjutnya Raperda Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa. Serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Beberapa raperda usulan tahun sebelumnya yang belum selesai dibahas, maka akan dilanjutkan di tahun berikutnya. Dimasukkan dalam propemperda tahun anggaran selanjutnya. “Jadi semua Propemperda 2014-2019 sudah semua kami laksanakan. Kecuali Propemperda 2019 yang masih belum selesai pembahasannya di tahun anggaran ini,” jelas Budi.

Sementara itu, hingga 2018 masih ada raperda yang belum ditetapkan menjadi perda. Namun telah disetujui bersama DPRD dengan bupati. Saat ini tinggal menunggu proses permohonan nomor registrasi dari bupati ke gubernur.

Pada 2017 ada empat raperda. Yakni Pembinaan Anak Jalanan (Perlindungan Anak Yang Hidup di Jalan); Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Pemberdayaan Usaha Mikro); Sistem Keolahragaan (Penyelenggaraan Keolahragaan); serta Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol (Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, serta Pelarangan Minuman Oplosan).

Pada 2018 lima raperda. Antara lain, Raperda Pembentukan Bank BPR Sleman Syariah (Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sleman (Perseroda); Perubahan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Penyelenggaraan Pemotongan Hewan dan Peredaran Daging; Ketahanan Keluarga (Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga); serta Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan).

Sedangkan pada 2019 ada sepuluh raperda. Yaitu Penyelenggaraan Perpustakaan; Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; Pengelolaan Pasar Kabupaten; Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; Penyelenggaraan Usaha Pemondokan (Penyelenggaraan Pondokan); dan Raperda Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2016 tentang RPJMD Tahun 2016-2021.

Selanjutnya Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa; serta Raperda Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa. Lalu Raperda Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. (*/yog/rg)