JOGJA – Rencana pembangunan tol di wilayah DIJ diminta tidak mengorbankan kawasan pertanian. Terutama yang melintasi wilayah Sleman. Sebagai salah satu lumbung pangan DIJ.
Padahal DIJ sendiri sudah memiliki Perda nomor 10 tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (PLP2B). Wilayah Sleman yang ditetapkan sebagai PLP2B seluas 18.482 hektare. Tapi tidak disebutkan wilayah mana saja.
Hal itu yang dikhawatirkan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil DIJ Afnan Hadikusumo. Dia khawatir pembangunan tol Jogja-Solo maupun Jogja-Bawen akan mengurangi sawah produktif di wilayah Sleman. “Eman-eman, di utara Jogja itu banyak lahan pertanian produktif yang jadi korban. Padahal itu lumbung pangan DIJ,” ujarnya seusai raker DPD dengan Pemprov DIJ di kantor Perwakilan DPD DIJ Rabu (13/8).
Meski nantinya jalan tol itu nanti elevated atau melayang, dia menilai tetap berpotensi mematikan lahan sawah di bawahnya. Dia berharap untuk kawasan Sleman dan Bantul dikaji dan dibatasi untuk infrastrukturnya. Terutama untuk pembebasan tanah. “Itu (Sleman dan Bantul) sumber lumbung pangan,” ujarnya.
Pemprov DIJ sendiri menyatakan, meski konsepnya melayang, namun masih ada sejumlah ruas tol yang dibangun di bawah. Sehingga membutuhkan pembebasan lahan. Termasuk, menentukan jaluk entry dan exit tol yang juga membutuhkan pembebasan lahan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral DIJ Hananto Hadi Purnomo menyebut, akan ada enam titik entry-exit tol yang melintasi DIJ. Di antaranya di kawasan Manisrenggo hingga Trihanggo, Sleman. Enam titik pintu masuk keluar ini dipilih,salah satunya untuk pengembangan kawasan di wilayah DIJ. “Kemudian dicocokkan dengan jalan existing (yang saat ini sudah ada),” jelasnya ditemui di Kepatihan Rabu (14/8).
Sebanyak enam titik entry-exit telah ditetapkan pada ruas tol yang melintas di Jogjakarta. Tapi Pemprov DIJ masih menyimpan rapat titik keluar masuk tol sepanjang kurang lebih 11 kilometer tersebut. “Kalau diungkapkan titiknya sekarang rawan juga dimanfaatkan oleh spekulan tanah,” kata Hananto.
Sementara itu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIJ Budi Wibowo menyebut, enam titik jalan tersebut nantinya menuju ke kawasan-kawasan ekonomi dan wisata yang ada di Jogjakarta. Sehingga, pengguna tol yang akan singgah, tetap bisa diarahkan melalui jalan keluar.
Jalur tol elevated berdiri di sepanjang ringroad utara hingga barat. Dari kawasan Kronggahan, Sleman, akan menuju ke arah Gamping-Wates. Termasuk, ruas tol yang menuju ke kawasan Sementara, jika ke kanan akan menuju tol di kawasan Selokan Mataram hingga ke utara sampai Borobudur.
Tidak hanya itu, berkaitan dengan pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan Jogja-Jawa Tengah. Diungkapkan bahwa proyek kereta api Jogja-Semarang tersebut rencananya akan dibuat sejajar dengan tol Jogja-Bawen. “Tapi itu baru usulan dari Ngarso Dalem, karena sejauh ini kan DEDnya belum disusun,” ungkapnya.
Budi juga meminta warga masyarakat untuk tidak resah dan menanggapi isu-isu mengenai pembebasan lahan. Munculnya spekulan tanah yang berujung pada kerugian masyarakat pun harus disadari dan diantisipasi. “Yang jelas masyarakat akan mendapatkan ganti untung,” katanya. (cr16/bhn/pra/er)
