JOGJA – Tak ingin terus disalahkan tiap ada masalah perparkiran, juru parkir (jukir) di Kota Jogja mendeklarasikan tolak pungutan liar (pungli). Mereka berkomitmen untuk memungut retribusi parkir sesuai dengan ketentuan.

Ketua forum komunikasi pekerja parkir Yogyakarta (FKPPY) Ignatius Hanarto menolak jika dikatakan jukir melakukan pungli. Dia mengatakan, sebenarnya jukir sudah bekerja sesuai aturan. Dia mencontohkan, seperti parkir di taman khusus parkir (TKP) yang menerapkan tarif progresif. Dengan tarif Rp 40 ribu pada jam pertama dan separonya tiap jam berikutnya. Padahal kendaraan yang parkir durasinya bisa lebih dari empat jam. Jika dihitung tarifnya bisa lebih dari Rp 100 ribu.

“Tapi karena keterbatasan tempat, langsung dipukul rata Rp 100 ribu. Itu yang kemudian menjadi temuan, padahal sebelumnya sudah ada kesepakatan,” ujar Hanarto disela deklarasi di kantor Dinas Perhubungan Kota Jogja Kamis (15/8).

Menurut dia, jukir kesulitan jika akan menerapkan sesuai aturan, karena belum ada alat untuk menghitung durasi parkir. Persoalan lain dihadapi jukir di tepi jalan umum (TJU), yang saat liburan lahannya diminta pemilik lahan untuk membuka parkir sendiri. Tapi dengan tarif di atas ketentuan.

“Saat ada laporan, yang dicari jukir resmi. Padahal pelakunya bukan jukir resmi,” ungkapnya.

Terkait keluhan jukir tersebut, Kepala Dishub Kota Jogja Agus Arif Nugroho mengakui, masih ada kendala dalam alat menghitung tarif progresif. Tapi dia meminta hal itu tidak dijadikan alasan untuk menentukan tarif di atas ketentuan. Menurut dia, jukir legal memungut di atas ketentuan termasuk pungli. Apalagi jukir ilegal.

“Jangan berdalih kearifan lokal, kemudiy menaikan tarif di luar ketentuan,” tuturnya.

Mantan Camat Gondomanan itu menambahkan, sudah ada ketentuan dalam Perda ada bagi hasil antara Pemkot dengan jukir. Untuk parkir di kawasan parkir satu, besarannya dibagi rata Pemkot dan jukir. Sedang di kawasan parkir dua, Pemkot memperolehnya sebesar 40 persen, sedang jukir 60 persen.

“Itu setelah retribusi parkir yang dipungut jukir disetor ke kas daerah. Setelah itu ada perhitungan bagi hasilnya,” ungkapnya.

Karena itu Agus mewanti-wanti pada jukir untuk tidak berbuat curang. Termasuk dengan mengubah karcis parkir resmi yang dikeluarkan Pemkot. Seperti dengan mengganti tarif yang tertera dengan dispidol. Dia tegas menyebut itu merupakan pelanggaran pidana.

“Tertulis Rp 1.000 tapi diorek-orek jadi Rp 5.000, itu pelanggaran pidana karena karcis parkir termasuk dokumen negara,” tegasnya.

Ancaman pidana untuk jukir nakal juga disampaikan Kasubdit 2 Dit Intelkam Polda DIY Akbp Heru Budi Santoso. Terutama jika dalam pemungutannya, jukir mengarah ke ancaman, pemerasan hingga pengrusakan.

“Kalau ada unsur pidananya, bisa dilanjutkan ke pidana,” terangnya.

Heru mengaku sejak pertama kali masuk ke Jogja pada 2008 lalu, persoalan parkir di Jogja selalu muncul. Dia menilai, jika tidak segera diatasi akan merusak citra pariwisata Jogja. Dia berharap dengan deklarasi tersebut tidak ada lagi keluhan perparkiran di Jogja. (cr15/pra/ong)