DAERAH Istimewa Jogjakarta (DIJ) dikenal sebagai kota pariwisata, pendidikan, dan penjaga budaya Jawa. Kabupaten Sleman sebagai bagian dari pendukung sistem pariwisata DIJ secara keseluruhan memiliki posisi penting. Sebab, sebagian besar potensi pariwisata DIJ berlokasi di Sleman.

Untuk itulah Komisi B DPRD Sleman periode 2014-2019 gencar melontarkan usulan pembangunan dan perbaikan fasilitas destinasi wisata di Bumi Sembada.

Fasilitas yang dimaksud meliputi taman-taman kota yang fungsional sekaligus rekreatif, trotoar yang layak bagi pejalan kaki (khususnya bagi penyandang tunanetra), serta sarana angkutan umum yang menjadi feeder bagi Transjogja.

Selain itu, sarana pengolahan sampah, akses air bersih, serta perpustakaan yang mengusung konsep smart regency. Juga pengembangan layanan lain yang berbasis pada konsep smart regency. “Itu semua guna memenuhi kebutuhan DIJ sebagai kota pariwisata. Agar lebih dikenal di Nusantara, bahkan dunia,” ujar Ketua Komisi B DPRD Sleman Periode 2014-2019 Nurhidayat .

Komisi B mengajak pemerintah dan masyarakat Sleman terus bebenah diri membangun wilayah sebagai destinasi pariwisata. Sekaligus destinasi pendidikan dan budaya. Dengan menyiapkan infrastruktur dan sumber daya manusia yang mumpuni.

Menurut Nurhidayat, banyaknya pendatang yang menempuh pendidikan atau sekadar liburan di DIJ membuat sektor pariwisata Sleman menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi.

Komisi B periode 2014-2019 mendorong pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sleman lewat usaha mikro kecil menengah (UMKM). Melalui pengembangan pasar-pasar tradisional. Hal itu selaras dengan tugas pokok dan fungsi Komisi B dalam pengawasan dan pelaksanaan bidang keuangan. Meliputi fungsi pendapatan (pajak, retribusi, perusahaan daerah, dan pendapatan lain-lain), pembelanjaan/penganggaran, dan pengelolaan kekayaan/aset daerah.

Ada beberapa hal yang menjadi catatan penting Komisi B selama lima tahun masa kerja. Tercapainya PAD sebesar Rp 894,2 miliar atau 108,91 persen dari target pendapatan selama 2018 patut diapresiasi. Meskipun persentase capaiannya kurang dari tahun sebelumnya. Pada 2017 target PAD tercapai 114,99 persen. “Itu berarti pencapaian PAD 2018 merosot 42,02 persen. Bahkan kinerja pengenaan pajak di 2018 tak lebih baik  dari 2016,” ungkap Nurhidayat.

Komisi B melalui mitra-mitra kerjanya mendorong optimalisasi PAD sebesar Rp 900 miliar di akhir 2019 mendatang. Ini dimaksudkan agar muncul kemandirian di tingkat pemerintah daerah.

Lebih lanjut Nurhidayat mengatakan, komparasi realisasi pengenaan pajak dan retribusi 2016-2018 menunjukkan indikasi bahwa target yang ditetapkan belum menunjukkan potensi pajak dan retribusi yang sesungguhnya. Ketiadaan database yang akurat dan valid menyebabkan penentuan target selalu lebih rendah dari potensi sesungguhnya.

Di bagian lain, Komisi B mengapresiasi Bank Sleman sebagai bank perkreditan terbaik milik Pemkab Sleman. Sekaligus prestasi yang diraih sebagai The Best CEO 2017. Kendati demikian, Komisi B terus mendorong agar BPR Bank Sleman lebih meningkatkan keberpihakan pada usaha mikro. Terlebih pasca adanya tambahan dana penyertaan modal menjadi Rp 230 miliar hingga 2020.

Komisi B juga mendorong peningkatan layanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sembada. Untuk memperluas cakupan dan pelanggan. Menurut Nurhidayat, sejauh ini cakuptan layanan PDAM Tirta Sembada baru sekitar 21 persen atau sekitar 30 ribu sambungan. “Tahun-tahun selanjutnya semoga lebih banyak lagi warga Sleman tersambung jaringan air bersih PDAM,” harapnya.

Terkait potensi wisata, Komisi B mengimbau dinas pariwisata lebih mengoptimalkan promosi. Nurhidayat mengatakan, potensi kunjungan wisata di Sleman saat ini tergolong luar biasa. Namun angka lama menginap wisatawan masih jauh dibanding Kota Surakarta. Karena itu perlu adanya kreativitas oleh dinas pariwisata untuk menyentuh aspek budaya. Tidak terbatas hanya mengandalkan destinasi yang sudah ada.

Catatan terakhir Komisi B bersentuhan dengan visi bupati 2016-2021. Yakni terintegrasikannya sistem e-government menuju smart regency pada 2021. Mengenai hal ini, Komisi B mendorong seluruh instansi di lingkungan Pemkab Sleman mulai serius mengembangkan sistem teknologi informasi berbasis digital. Khususnya dalam penanganan prosedur pajak dan retribusi. Agar pengawasan dan penggalian potensinya lebih maksimal.

Adapun Komisi B DPRD Sleman periode 2014-2019 dibentuk berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Sleman Nomor: 24/K.DPRD/2014 tentang Pembentukan Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Sleman, Pimpinan, dan Keanggotaannya. Tertanggal 7 November 2014.

Di awal pembentukannya, Komisi B DPRD Sleman periode 2014-2019 terdiri atas 12 anggota dewan. Nurhidayat dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) didaulat sebagai ketua. Lalu Jaka Purwanta (Fraksi Partai Persatuan Pembangunan) wakil ketua, dan Subandi Kusuma (Fraksi Gerindra) sebagai sekretaris. Sedangkan anggotanya terdiri atas: RB. Ramelan (Fraksi PDI Perjuangan), Danang Maharsa (Fraksi PDI Perjuangan), Dwi Yogamashinta (Fraksi PDI Perjuangan), Dara Ayu Suharto (Fraksi Gerindra), Yani Fathu Rahman (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera), Rahayu Widi Nuryani (Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa), Surana (Fraksi Nasdem), Iffah Nugrahani (Fraksi Partai Persatuan Pembangunan), dan Sukamto (Fraksi Golkar).

Pada 23 Maret 2018 komposisi keanggotaan Komisi B DPRD Sleman mengalami perubahan. Berdasarkan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Sleman Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pembentukan Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Sleman, Pimpinan, dan Keanggotaannya. Sebagaimana diubah dengan Keputusan DPRD Sleman Nomor 10 Tahun 2018.

Jumlah anggota Komisi B tetap 12 orang. Dengan ketua tetap dijabat Nurhidayat. Sedangkan Dwi Yogamashinta sebagai wakil ketua dan sekretaris Iffah Nugrahani. Sementera untuk anggota ada satu nama yang mengalami pergantian. Yakni Danang Maharsa. Digantikan oleh Timbul Saptowo.

Selama periode 2014-2019 Komisi B telah 285 kegiatan. Rinciannya, rapat kerja sebanyak 85 kali, rapat internal 60 kali, monitoring 20 kali, penerimaan tamu 75 kali, dan kunjungan kerja 45 kali.(*/yog/by)