KOMISI C DPRD Sleman memiliki fungsi pengawasan di bidang pembangunan. Meliputi perencanaan, pekerjaan umum, pembangunan ekonomi, dan lingkungan hidup.

Selama lima tahun masa jabatan Komisi C DPRD Sleman ada beberapa hal yang menjadi perhatian. Di antaranya, pembangunan daerah. Terkait hal tersebut, fungsi perencanaan menjadi faktor penting dan utama. Oleh karena itu, Komisi C DPRD Sleman periode 2014-2019 mendorong pemerintah daerah segera menyelesaikan penyusunan dokumen rencana detail tata ruang (RDTR).

Sorotan lainnya soal penanganan dan penyelesaian masalah pembangunan serta tumbuh dan kembang kawasan kumuh.

Kemudian masalah status jalan. Yakni jalan kabupaten dan jalan desa. Komisi C mendorong pemerintah segera menetapkan status jalan-jalan yang ada di wilayah Sleman. Berdasarkan kategori masing-masing. Sebab, hal itu sangat erat kaitannya dengan kewenangan dan kebijakan anggaran. Serta kebijakan pembangunan maupun pemeliharaan jalan. Ini juga berkaitan dengan keberadaan lampu penerangan jalan. Terutama di jalan-jalan yang terindikasi rawan kejahatan. “Komisi C mendorong instansi terkait secara rutin melakukan inventarisasi daerah-daerah yang belum ada lampu penerangan jalan, sesuai kewenangan pemerintah kabupaten,” ungkap Ketua Komisi C DPRD Sleman Periode 2017-2019 Danang Maharsa dalam laporan akhir komisi periode 2014-2019.

Lebih lanjut, dalam laporan tersebut, Komisi C meminta pemerintah daerah segera menindaklanjuti Peraturan Bupati Sleman Nomor 61 Tahun 2019 tentang Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Sleman. Serta menginventarisasi daerah rawan macet dan penanganannya.

Di bagian lain, meningkatnya jumlah kendaraan wajib uji (kir) perlu diimbangi dengan perbaikan atau pengadaan dan penambahan alat uji baru. Sebab, alat uji yang ada sekarang merupakan pengadaan tahun 2012. Selain mengganti peralatan, Komisi C usul agar pemerintah segera membangun gedung baru dan ruang uji kir kendaraan dengan dua line. Itu demi memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Khususnya para pemilik kendaraan wajib kir. “Itu kan detail engineering design (DED)-nya sudah ada. Tinggal dilaksanakan saja,” pinta Danang.

Persoalan lain, Komisi C bersama mitra kerja sependapat perlunya ada peningkatan pembangunan/pemeliharaan infrastruktur jalan menuju destinasi wisata. Hal itu guna meningkatkan ekonomi kerakyatan bagi masyarakat Sleman. Sebagaimana diketahui, Sleman memiliki banyak destinasi wisata unggulan yang bisa menjadi magnet wisatawan. Namun tak sedikit yang akses jalannya kurang layak. Terutama destinasi wisata alam di kawasan perbukitan. Selain itu ketiadaan angkutan umum menuju destinasi wisata juga perlu dipikirkan oleh pemerintah daerah.

Komisi C juga memandang perlunya pembangunan pasar tradisional. Demi meningkatkan minat masyarakat berbelanja di pasar-pasar rakyat. Ini penting perlunya peran pemerintah daerah untuk menyadarkan seluruh aparatur sipil negara (ASN). Agar membiasakan diri belanja di pasar rakyat.

Selanjutnya, dalam rangka peningkatan kualitas hasil pertanian, pemerintah perlu mengakomodasi bantuan bibit yang berkualitas. Ditambah dukungan alat pertanian. “Yang tak kalah penting, bagaimana pemerintah bisa mengontrol stabilitas harga jual hasil pertanian,” ujar politikus PDI Perjuangan itu dalam laporannya.

Masih terkait bidang pertanian, ada “pekerjaan rumah” yang harus dituntaskan oleh pemerintah bersama masyarakat dan stakeholder terkait. Yakni masalah serangan hama. Terutama tikus, wereng, dan lalat buah. Hama tikus, misalnya. Sampai saat ini masih menjadi momok nomor wahid bagi petani di wilayah barat Kabupaten Sleman. Padahal wilayah tersebut bukan saja merupakan lumbung padinya Sleman, tapi juga DIJ.

Pemerintah juga perlu melakukan pembinaan kepada petugas kebersihan. Khususnya penyapu jalan. Agar tidak menimbun sampah di gorong-gorong atau saluran irigasi.  Tumpukan sampah akan menghambat laju air yang berfungsi untuk mengairi sawah.

Keberadaan pohon-pohon perindang jalan juga perlu dievaluasi. Komisi C melihat banyak pohon perindang yang berpotensi membahayakan pengguna jalan karena sudah uzur. Ini harus ditebang dan diganti pohon usia leibh muda. Daun-daun yang terlalu rimbun juga harus dipangkas. Terutama daun pohon perindang di dekat traffic light. Tak sedikit lampu rambu lalu lintas yang tidak terlihat dari kejauhan karena terhalang ranting dan daun pohon perindang.

Terkait infrastruktur sosial, Komisi C meminta pemerintah menambah banguan pembuatan jamban bagi masyarakat kurang mampu. Selain itu, menambah anggaran pemeliharaan Masjid Agung Sleman. Juga mendorong pembangunan sarana aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada semua gedung pemerintah. Ini guna menjawab keluhan sebagian penyandang disabilitas tentang gedung pemerintah yang belum semuanya ramah difabel.

Sementara itu, mengenai Komisi C DPRD Sleman periode 2014-2019, perlu diketahui bahwa keanggotaan komisi telah mengalami perubahan komposisi sebanyak enam kali. Terakhir diubah melalui Keputusan DPRD Sleman Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahaan Keenam atas Keputusan DPRD Sleman Nomor 24/K.DPRD/2014 ihwal Pembentukan Komisi-Komisi DPRD Sleman, Pimpinan, dan Keanggotaannya.

Di awal pembentukannya, Komisi C DPRD Sleman periode 2014-2019 diketuai Timbul Saptowo dari Fraksi PDI Perjuangan. Sedangkan komposisi terakhir, posisi ketua dijabat Danang Maharsa. Aris Suranto dari Fraksi PAN sebagai wakil ketua dan Ismi Sutarti dari Fraksi Nasdem menjabat sekretaris komisi. Anggotanya, antara lain: Nila Rifianti (Fraksi PDI Perjuangan), Sunarto (Fraksi PDI Perjuangan), Brahmanti Juni Laksana (Fraksi Gerindra), Agus Riyanto (Fraksi PKS), Wawan Prasetia (Fraksi PKB), Untung Basuki Rahmad (Fraksi PPP), Ari Wicaksono Putro (Fraksi Golkar), Respati Agus Sasangka (Fraksi PAN), dan Hendrawan Astono (Fraksi PKS).(*/yog/by)