SLEMAN – Jumlah pemondokan atau kos di Sleman sangat banyak. Namun izin yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal, Perizinan dan Pelayanan Terpadu (DPMPPT) Sleman untuk usaha pemondokan tergolong sedikit. Pada 2018 hanya 28 izin pemondokan dikeluarkan. Tahun ini baru dikeluarkan 10 izin pemondokan.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sleman mulai melakukan tindakan proyustisi terhadap pelaku usaha pemondokan. ‘’Untuk meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap hukum. Khususnya pelaku usaha pemondokan,” kata Kasatpol PP Sleman Hery Sutopo (21/8).

Apabila tidak dilakukan pembinaan dan penertiban, berpotensi menciptakan gangguan ketertiban. Apalagi sebagian besar penghuni pemondokan merupakan warga luar daerah yang heterogen.

Pihaknya telah melakukan beberapa kali penindakan. Hasilnya, ada tiga pemilik usaha pemondokan yang melanggar aturan.

Ketiganya diindikasikan melanggar Perda Sleman 9/2007 tentang Pemondokan. Juga terindikasi melanggar Perda 15/2012 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). “Kami sudah melakukan tiga kali pemanggilan untuk penyidikan. Selasa (20/8) mereka sudah memenuhi panggilan,” kata Hery.

Tiga pemondokan yang terindikasi melanggar itu berlokasi di Mlati dan dua di Ngemplak. Sebelumnya, Satpol PP melakukan pembinaan dan sosialisasi. Terhadap usaha pemondokan di Sleman. Termasuk mengingatkan pentingnya perizinan. “Itu sudah kami lakukan sejak tahun lalu,” katanya.

Hery mengatakan, berdasarkan penyidikan, diperoleh bukti yang cukup. Untuk mengajukan ketiga tersangka ke tahap penuntutan. Mereka disangkakan melanggar Pasal 26 ayat (1) jo Pasal 7 ayat (1) Perda 9/2007 tentang Pemondokan. Sebab, telah menjalankan usaha tanpa memiliki Izin Penyelenggaraan Pemondokan (IPP) sebagai salah satu syarat usaha.

Juga melanggar Pasal 26 Pasal (1). Bunyinya “Setiap orang atau beberapa orang atau badan yang melakukan penyelenggaraan pemondokan tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)”.

“Secara bertahap akan terus dilakukan pembinaan dan atau penertiban terhadap seluruh pelaku usaha pemondokan,” tegasnya.

Kabid Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Sleman Dedi Widianto mengatakan tahun ini pihaknya mengintensifkan tindakan proyustisi terhadap pelaku usaha pemondokan. “Singkatnya, tujuan dari upaya ini adalah terciptanya tiga tertib pemondokan. Yakni tertib perizinan, tertib perpajakan, dan tertib social,” kata Dedi. (har/iwa/rg)