Kegiatan  perekaman dan pencetakan kartu tanda penduduk elektronik atau KTP-el yang diinisiasi Biro Tata Pemerintahan Setda DIY berjalan sukses. Pelayanan yang diadakan dalam rangka menyambut Hari Keistimewaan DIY yang diperingati setiap 31 Agustus itu berhasil melayani 1.705 pemohon KTP-el.

“Data itu kami peroleh selama dua hari memberikan pelayanan,” ujar Kepala Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Rokhani Yuliyanti Kamis (23/8).

DOKUMEN KEPENDUDUKAN: Selesai dicetak seorang pemohon menunjukkan KTP-el.(KUSNO S. UTOMO/RADAR JOGJA)

Dikatakan, di antara 1.705 pemohon KTP-el itu diketahui 110 pemohon berdomisili luar DIY. Dengan demikian, sebagian besar atau sebanyak 1.595 pemohon merupakan warga DIY. Mereka berasal dari empat kabupaten dan satu kota di DIY. Layanan  berlangsung  dua hari pada Kamis-Jumat 22-23 Agustus 2019 di Bangsal Wiyata Praja, kompleks Kepatihan, Yogyakarta.

Yuliyanti menyatakan, pelayanan diberikan untuk percepatan perekaman dan pencetakan KTP-el. Prioritasnya pemilih pemula di perguruan tinggi, SMU dan SMK se-DIY yang belum punya KTP-el.

Selain itu, melaksanakan GISA atau Gerakan Pemenuhan Dokumen Kependudukan kepada masyarakat demi mewujudkan tertib administrasi kependudukan. “Kepemilikan KTP-el kepada masyarakat dan pemilih pemula merupakan pemenuhan hak konstitusional,” terang dia.

Asisten Pemerintahan dan Administrasi Umum Setda DIY Tavip Agus Rayanto mengungkapkan, masih ada warga yang enggan melakukan perekaman data untuk membuat KTP-el. Ini disebabkan warga tidak pernah melapor terkait pemutakhiran kartu keluarga (KK). Padahal itu diperlukan agar ketika ada warga yang lahir, meninggal, pindah atau datang dapat tercatat di KK.

“Mengantisipasi kondisi tersebut diperlukan pemenuhan kebutuhan dokumen kependudukan guna mewujudkan rasa aman. Ada kepastian dan keabsahan pengakuan dari negara menuju masyarakat yang bahagia,” tegas Tavip saat membuka acara.

Pemda DIY bersama pemerintah kabupaten dan kota se-DIY telah memberikan beberapa kemudahan pelayanan. Antara lain pelayanan terpadu pemberian dokumen kependudukan ke masyarakat, pelayanan three in one,  penerbitan dan penyerahan akta kematian yang diberikan saat upacara pemakaman.

Kemudian kerja sama dengan penyedia pelayanan publik dalam pemanfaat kartu identitas anak (KIA) lintas kabupaten/kota. Penerapan pelayanan surat keterangan pindah luar negeri (SKPLN) secara online serta fasilitas itsbat nikah atau perubahan akta perkawinan bagi penduduk marginal.

Terkait pemenuhan hak konstitusional, Tavip menegaskan sebagai penyelenggara pemerintahan wajib memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Tanpa membedakan stara, ras, suku maupun agama,” ingatnya. Harapannya dengan pelayanan yang baik akan mewujudkan kepuasan masyarakat sebagai indikasi keberhasilan tata kelola pemerintahan. (kus/rg)