RADAR JOGJA – Ada peristiwa penting dalam sejarah Republik Indonesia yaitu momen bergabungnya Kasultanan Jogjakarta Hadiningrat dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada 5 September 1945. Melalui amanat Sultan Hamengku Buwono IX yang ditandatangani pada 5 September 1945 ada tiga poin pokok yaitu pernyataan bahwa Jogjakarta adalah bagian Republik Indonesia.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Jogja Eko Suwanto menyatakan, upaya mengingat kembali momen bersejarah Amanat Sripaduka Kandjeng Sultan Jogjakarta ke depan harus jadi modal untuk membawa DI Jogjakarta sebagai pelopor dalam kebhinnekaan. Juga dalam mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat.

”DIJ dengan UU No 13/2012 tentang Keistimewaan DIJ memiliki tanggung jawab untuk membawa rakyatnya lebih sejahtera. Sekaligus bisa jadi pelopor dalam kebhinnekaan dan ketenteraman masyarakat,” tandasnya di kantor DPRD DIJ, Kamis (5/9).

Anggota DPRD DIJ ini menambahkan momen bersejarah yang penting tak boleh hanya dimaknai secara seremonial semata.  Pewarisan nilai perjuangan kepemimpinan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan juga KGPAA Paku Alam VIII harus menjadi teladan, semangat bagi seluruh warga dan pemerintah DIJ untuk bersama-sama hidup dalam bingkai NKRI.

Kini banyak tantangan kebangsaan yang perlu diselesaikan. Beragam problem kebangsaan tidak bisa selesai jika tak ada kerja bersama antar beragam elemen masyarakat dan pemerintah. Perjalanan sejarah masa lalu disebutkan bisa jadi rujukan penting berkait nilai perjuangan di masa kini.

”Mendukung Pemda melaksanakan UU Keistimewaan DIJ guna mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 khususnya kerja keras wujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat, juga mewujudkan tata pemerintahan dan tananan sosial yang menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika,” jelasnya. (kus/ila)