RADAR JOGJA – Bonus “ledakan” angkatan kerja 2010-2035 akan sangat berpotensi terhadap kemajuan pembangunan Indonesia. Laju pertambahan penduduk Indonesia yang sangat besar bisa menjadi peluang sekaligus permasalahan sosial.

Demikian dikemukakan Gubernur DIY, yang diwakili oleh Assekda Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat DIY Ir Arofa Noor Indriani MSi pada telaah program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Hotel Grand Dafam Rohan, Selasa (3/9).

Menurut Arofa, program KB perlu lebih digalakkan. Tidak semata-mata untuk membatasi jumlah penduduk, lebih dari itu kita ingin membangun keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. “Maka dari itu, program KKBPK menjadi urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah,” ujarnya.

Sementara itu Plt Kepala Perwakilan BKKBN DIY Rohdhiana Sumariati SSos MSc dalam laporannya,  antara lain menyampaikan bahwa hasil evaluasi untuk semester pertama cukup bagus. Harapannya dapat meningkatkan capaian di semester dua. BKKBN merupakan salah satu lembaga yang mendapat mandat  untuk turut serta mendukung Nawacita yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo.

Dalam Nawacita yang ketiga, yaitu pembangunan dalam rangka negara Kesatuan RI. Yang kelima dalam rangka pembangunan manusia Indonesia melalui berbagai bidang pendidikan, pembangunan keluarga sehingga melalui BKKBN diharapkan dapat mendukung program tersebut. Sedangkan Nawacita kedelapan adalah mengenai pembangunan karakter bangsa melalui program pembangunan keluarga.  Dengan demikian diharapkan seluruh anak bangsa bisa membangun dirinya, sehingga karakter-karakter anak bangsa bisa terbangun melalui keluarga-keluarga di Indonesia.

Sebagai rencana Strategis BKKBN,  Rohdhiana mengemukakan harapannya agar dapat terwujud penurunan angka stunting, sosialisasi 1.000 Hari Pertama Kelahiran (HPK), menurunnya laju pertumbuhan penduduk, meningkatnya penggunaan alat kontrasepsi, menurunnya persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need), dan menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun, serta menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan pada wanita usia subur. Hal ini perlunya dukungan semua pihak dan seluruh komponen terkait, seperti penyuluh KKBPK, institusi masyarakat perdesaan, mitra kerja dan lintas sektor terkait.

Pada kesempatan itu juga dilaksanakan penandatangan Naskah Kerja Sama Kelanjutusiaan antara Perwakilan BKKBN DIY dengan Yayasan Indonesia Ramah Lansia (IRL). Sekaligus launching Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK). Hadir Direktur IRL dan Dosen Prodi FKM Unriyo Dwi Endah Kurniasih SKM MPH, dan Wabup Gunungkidul Dr Drs Immawan Wahyudi MSi.

Kegiatan Telaah Program Kependudukan ini diikuti oleh peserta dari unsur Forkorpimda DIY, dinas instansi terkait, OPD Kabupaten dan Kota se-DIY, Mitra Kerja serta para PLKB. (*/pra/zl)