RADAR JOGJA – Gubernur DIJ Hamengku Buwono X dituding belum optimal memanfaatkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Salah satu indikatornya adalah belum layaknya upah minimum provinsi (UMP) DIJ.

“Gubernur merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat. Tapi kewenangan yang diberikan oleh negara dalam UU 13/2013 belum secara maksimal dimanfaatkan oleh gubernur,” tegas Pengurus Tripartit DIJ Kirnadi dalam diskusi buruh di Gedung DPD DIJ, Selasa (10/9).

Akir, sapaanya, menyebut gubernur memiliki kewenangan, harusnyya mampu menyusun sebuah kebijakan terkait kesejahteraan buruh di wilayahnya. Padahal UMP DIJ paling rendah di Indonesia. Fakta ini diperkuat data dari badan pusat statistik (BPS). Dalam data terbaru tersebut tingkat kesenjangan pendapatan di Jogjakarta tertinggi. Dia menduga upah murah di DIJ by design. Indikatornya adalah penyusunan kajian yang berlangsung tahunan.

Acuan yang digunakan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Salah satu indikator berupa survey kualitas hidup layak. “Jadi memang ada kesan bertolak belakang dengan situasi sosial. Apakah ini yang menyebabkan upah di Jogjakarta tidak bisa signifikan naiknya, tentu harus dikaji lebih dalam,” katanya.

Selain itu, Akir juga meminta serikat buruh aktif. Berkomunikasi kepada pemerintah maupun perusahaan. Sehingga arah kebijakan mampu mengakomodir semua kepentingan. Termasuk dalam penyusunan sebuah kebijakan.“Wujud otokritik kepada serikat pekerja buruh di DIJ, memang sampai saat ini belum ada kesepakatan terkait kenaikan upah atau kesejahteraan,” tegasnya.

Kabid Hubungan Industrial Disnakertrans DIJ Ariyanto Wibowo menuturkan ada beragam permasalahan. Tercatat hingga saat ini ada 4.619 perusahaan di DIJ. Sementara jumlah staf yang fokus pada pengawasan hanya 20 orang. Masih ditambah 14 staf sebagai mediator.

Penetapan upah minimum diawali dengan survei kebutuhan hidup layak (KHL). Sejak berlakunya PP Nomor 78 Tahun 2015, survei berlangsung setiap dua tahun. Seluruh tim melakukan kajian merata di empat kabupaten dan satu kota. “Medio 2015 sampai 2020 masih memakai PP 78/2015. Tapi setelahnya (2020) akan ada perubahan atau kajian ulang. Infonya kementerian tenaga kerja tengah menyiapkan komponen survey KHL. Kemudian dipakai 2020-2021 lalu menjadi masukan ke dewan pengupahan,” bebernya.

Untuk saat ini upah minimum provinsi mencapai Rp 1.570.922. Ada kenaikan delapan persen dari Rp 1.454.154 pada 2018. Sementara untuk kota dan kabupaten lebih tinggi. Upah minimum kota Jogja dan Sleman pada kisaran Rp 1,7 juta, Bantul dan Kulonprogo kisaran Rp 1,6 juta dan Gunungkidul Rp 1,5 juta. “Kami meminta agar serikat mendorong kompetensi pekerja. Sehingga begitu mengajukan peningkatan upah akan sebanding dengan kompetensi yang dimiliki,” katanya. (dwi/pra)