RADAR JOGJA – Stadion Mandala Krida menjadi salah satu venue yang diusulkan PSSI untuk ajang Piala Dunia U-20 tahun depan. Namun, sejauh ini masih butuh pembenahan bagi stadion kebanggaan warga Jogja untuk terlibat menjadi salah satu tuan rumah.

Ya, kelayakan Stadion Mandala Krida untuk menggelar laga internasional tampaknya belum memenuhi syarat. Namun melihat gelaran Piala Dunia junior itu baru akan digelar setahun lagi, upaya untuk menambahi kekurangan masih bisa terpenuhi.

Gubernur DIJ Hamengku Buwono X menjelaskan, melihat waktu yang semakin mepet, bukan tidak mungkin pengelolaan Stadion Mandala Krida akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga, dalam hal ini investor. Untuk melengkapi kelengkapan stadion dipastikan  memerlukan anggaran yang cukup besar.

Belum lagi, lanjut HB X, saat ini pola anggaran sedang diajukan ke DPRD. “Kalau itu memang pelayanan publik ke penonton, tidak ada masalah. Lebih cepat lebih baik,” kata HB X.

HB X sendiri telah mengetahui rencana PSSI sedang melakukan verifikasi terhadap markas PSIM Jogja itu. Oleh karena itu  bila kebutuhan anggaran untuk melengkapi kekurangan stadion sangat mendesak, bukan tidak mungkin stadion dikelola pihak ketiga. “Tapi rembukannya seperti apa?. Bisa saja disewa lima hingga 10 tahun itu memungkinkan,” jelasnya.

Seperti diketahui, Stadion Mandala Krida kini telah digunakan secara rutin laga PSIM Jogja. Bahkan pada Rabu lalu (11/9) mendapatkan kesempatan menggelar laga internasional antara Timnas U-19 vs Iran.

Laga internasional itu sebagai salah satu syarat yang masuk dalam verifikasi bagi stadion. Di mana stadion yang layak menjadi venue nantinya pernah menggelar laga internasional.

Namun, sejumlah kekurangan yang ada di Stadion Mandala Krida masih cukup kentara. Yang terlihat yakni keberadaan lampu penerangan stadion untuk laga malam hari. Belum lagi kursi tunggal bagi penonton terpasang.

Sementara itu, Sekprov DIJ Gatot Saptadi mengatakan, melihat waktu yang semakin mepet, mau tidak mau pengelolaan stadion bisa diserahkan ke pihak ketiga. Namun untuk bisa dikelola pihak ketiga harus dibuat payung hukum terlebih dahulu agar tidak menjadi masalah di kemudian hari.

“Harus dilihat dulu peluang Indonesia seperti apa. Kalau benar jadi tuan rumah, maka akan dikebut untuk persiapannya. Karena ini event besar yang bisa menjadi keuntungan bagi Jogjakarta,” terang  Gatot. (bhn/laz)