RADAR JOGJA – Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tampaknya masih akan dijadikan formula untuk penetapan upah minium provinsi (UMP) DIJ pada 2020. Peraturan tentang pengupahan itu dijadikan rujukan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinakertrans) DIJ Andung Prihadi Santosa menjelaskan, formula untuk penetapan UMP dan upah minimum (UMK) 2020 menggunakan PP tersebut.

”Masih tetap menggunakan skema lama, karena acuan aturannya di PP tersebut,” kata Andung kepada Radar Jogja, Minggu (6/10).

Sejauh ini Pemprov DIJ belum bisa menetapkan besaran kenaikan UMP maupun UMK 2020. Pemprov masih harus melakukan pertemuan dengan dewan pengupahan. Termasuk pimpinan daerah dalam hal ini Gubernur DIJ Hamengku Buwono X.

Saat disinggung kemungkinan persentase kenaikan upah tahun depan, Andung tidak banyak berkomentar. ”Masih menunggu dari kementerian untuk penetapan angka-angkanya,” jelasnya.

Sementara itu, HB X mengaku pemprov belum menggelar pertemuan terkait pembahasan UMP maupun UMK di Jogjakarta. Pemprov masih menunggu hasil laporan dari Dinaskertrans DIJ dan dewan pengupahan untuk melakukan pembahasan lanjutan terkait kenaikan upah di DIJ.

”Ya, Oktober ini akan dibahas. Tapi, saya harus bicarakan dengan dewan pengupahan dulu,” jelasnya.

HB X berharap besaran UMP atau UMK di Jogjakarta tidak lagi yang terendah secara nasional. Dengan begitu, angka ketimpangan dan kemiskinan di Jogjakarta bisa ditekan.

”Tapi kan kami masih mengacu pada PP. Ya, ditunggu saja pembahasannya,” katanya.

Terpisah, Sekretaris Umum DPD KSPI DIJ Irsyad Ade Irawan menilai pemerintah sangat tidak peka terhadap kemiskinan yang akut yang mengakar di DIJ. Sebab, keberadaan PP 78/2015 tidak layak dijadikan acuan dalam penetapan UMP maupun UMK di DIJ.

”Pemerintah tidak melihat KHL (kebutuhan hidup layak) riil dalam menentukan besaran upah minimum,” kata Irsyad.

Sebagai provinsi yang mengusung semangat keistimewaan, tegas dia, besarnya kemiskinan dan ketimpangan menggambarkan sisi keistimewaan yang sebenarnya belum tercapai. Sebab, tujuan keistimewaan sejatinya menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Dalam praktiknya, upah yang diterima buruh di DIJ jauh lebih rendah dari KHL. Sebagai contoh, UMK Jogja sebesaar Rp 1,846 juta. Akan tetapi, hasil survei KHL pada September menunjukkan KHL sejumlah Rp 2,79 juta.

”Ini tandanya buruh mengalami defisit Rp 900 ribu. Maka tak heran, kemiskinan di DIJ masih terus tinggi,” katanya.

Diungkapkan, Pimpinan Kota Front Perjuangan Pemuda Indonesia (Pimkot FPPI) Jogjakarta telah melakukan survei upah berdasarkan KHL. KHL di Sleman senilai Rp2,749 juta, Bantul (Rp 2,559 juta), Kulonprogo (Rp 2,510juta), dan Gunungkidul (Rp 2,501 juta).

”Kami mendesak agar Gubernur menetapkan UMK DIJ bersarkan hasil survei KHL yang riil,” tegasnya. (bhn/amd)