RADAR JOGJA – Upah yang diterima buruh di Jogjakarta dirasa masih terlampau kecil. Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY) menilai besaran upah yang diterima buruh tidak bisa disisihkan sebagian untuk masa depan mereka.

Sekjen ABY Kirnadi menjelaskan upah yang diterima buruh di Jogjakarta masih belum layak. Kebutuhan para buruh pada masa sekarang cukup tinggi. “Itu (yang diterima) hanya upah minimal. Belum bisa buat saving untuk masa depan, rumah, dan transportasi,” kata Kirnadi, Selasa (8/10).

Menurut dia, jika pemerintah masih menggunakan PP 78/2015 tentang Pengupahan dalam menentukan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten (UMK) maka upah untuk pekerja tetap tidak akan layak. Sebab dalam regulasi tersebut pemerintah hanya mempertimbangkan faktor inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Kirnadi melihat saat ini inflasi masih rendah. Demikian pula dengan pertumbuhan ekonomi, hanya sebesar 5 persen. Diperkirakan untuk kenaikan upah pada 2020 hanya sebesar 6 persen. “Padahal tahun ini sudah ada kenaikan 8,3 persen,” kata Kirnadi.

Saat ini, UMK di Sleman Rp 1,7 juta. Jika dikalkulasi dengan perkiraan peningkatan upah sebesar 6 persen, UMK Sleman menjadi Rp 1,8 juta. Masih jauh dari standar upah yang diajukan ABY sebesar Rp 2,6 juta untuk Sleman. “Walaupun dengan gaji sebesar itu, tetap masih mepet,” ungkapnya.

Angka itu didapatkan dari survei kebutuhan hidup layak (KHL) yang dilakukan ABY. Melalui 64 item seperti sandang, pangan, dan papan. Item itu sama seperti item dalam survei KHL versi pemerintah. Hanya saja ada perbedaan.

Untuk kebutuhan tempat tinggal, dalam survei KHL versi pemerintah per bulan biaya untuk sewa rumah untuk pekerja hanya sebesar Rp 150 ribu-Rp 200 ribu. Padahal nilai ini jauh dari kondisi di lapangan, dimana harga sewa untuk kamar kos jauh lebih tinggi.

ABY menolak PP 78/2015 tentang Pengupahan. Karena jika tetap menggunakan aturan tersebut upah di Jogjakarta tetap akan menjadi yang terendah se-Indonesia. “Kami akan melakukan audiensi dengan dewan dan pimpinan daerah untuk duduk bersama merumuskan tentang pengupahan yang layak di Jogjakarta,” ujarnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sleman Sutiasih masih menunggu surat edaran Menteri Ketenagakerjaan untuk merumuskan UMK Sleman. “Masih menggunakan aturan yang sama. Nanti ada surat edaran tentang inflasi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang digunakan untuk menghitung UMK,” terangnya. (har/iwa/rg)