BARU saja kita menyaksikan sebuah demonstrasi berkualitas yang dilakukan oleh para mahasiswa seluruh Indonesia, demonstrasi tersebut bertujuan untuk menolak revisi UU KPK dan revisi UU KUHP.

Demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut tentu sangat patut untuk diapresiasi, karena memang demonstrasi tersebut berhasil memberikan informasi kepada publik bahwasannya, pemerintah maupun DPR tidak bisa menjadi pihak yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat. Demonstrasi yang bertajuk #Gejayanmemanggil itu pada akhirnya berhasil meluluhkan pemerintah untuk mewacanakan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang). Sehingga pada saat ini pemerintah berniat untuk menunda revisi UU KPK dan revisi UU KUHP. Tetapi langkah tersebut merupakan langkah yang belum mencukupi keinginan mahasiswa, karena para mahasiswa tidak ingin ada penundaaan, tetapi yang diinginkan oleh para mahasiswa adalah membatalkan revisi UU KPK dan revisi UU KUHP.

Namun demikian, disamping demonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa, tetiba pemerintah mencoba untuk mengganggu kenikmatan dari demonstrasi tersebut dengan mengalihkan perhatian publik yang pada awalnya terfokus pada aksi mahasiswa, namun pada akhirnya publik dipaksa untuk mempercayai hal-hal yang menakutkan.

Misalnya pemerintah memberikan informasi bahwa, demonstrasi itu ditunggangi oleh kepentingan politik, ditunggangi oleh kelompok islam radikal, oleh teroris, dan lain sebagainya. Padahal seharusnya pemerintah bisa membalas demonstrasi tersebut, dengan hal-hal yang substantif, bukan justru memberikan informasi kepada publik agar memberikan stigma negatif terhadap demonstrasi tersebut.

Selain itu juga, tindakan pemerintah dan DPR sering kali meremehkan mahasiswa yang dianggap tidak mengetahui atau tidak membaca isi dari undang-undang tersebut. Bahkan yang lebih mengenaskan lagi, Menristekdikti sempat mengeluarkan instruksi kepada seluruh rektor di Indonesia, agar paramahasiswanya tidak melakukan unjuk rasa. Tentu saja tindakan yang dilakukan oleh Menristekdikti merupakan tindakan yang sangat berlawanan dengan demokrasi yang ada di negara kita, karena baru kali ini ada negara yang menganut sistem politik demokrasi, tetapi justru Menteri di dalam negara tersebut melarang para mahasiswa agar tidak melakukan demonstrasi.

Tidak Sesuai dengan UUD 1945

Napas dari demokrasi adalah demonstrasi, jadi tentu saja demokrasi di dalam suatu negara tidak akan hidup, apabila tidak ada demonstrasi yang dilakukan oleh warga negaranya. Namun apabila pemerintah yang ada di dalam negara tersebut tidak mau di demo oleh warga negaranya, maka pemerintah harus selalu membuat kebijakan yang pro rakyat, bukan kebijakan yang menyusahkan rakyatnya. Demonstrasi dilakukan untuk memberikan kritik beserta aspirasi, agar pemerintah mau mengubah kebijakan yang selama ini tidak pro rakyat. Namun demikian, yang dilakukan oleh Menristekdikti tentu sangat tidak bisa diterima begitu saja, karena tindakan yang dilakukan oleh Menristekdikti yang melarang agar mahasiswa tidak melakukan unjuk rasa sangat tidak sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.

Menurut pasal 28E ayat 3 Undang-undang Dasar 1945, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dari pasal tersebut, tentu saja ada kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, yang pastinya bisa dilakukan oleh siapapun, dan dalam bentuk apapun itu, salah satunya adalah dengan melakukan demonstrasi. Jadi pada intinya, tindakan yang dilakukan oleh Menristekdikti yang akan memberikan sanksi kepada rektor, apabila rektor memberikan izin kepada mahasiswa untuk melakukan unjuk rasa merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Maka dari itu,hal ini patut untuk kita pertanyakan, karena demonstrasi yang ada di dalam negara demokrasi itu adalah sebuah kewajaran, namun apabila demonstrasi itu ada di dalam negara yang totaliter, maka tentu saja tidak akan menjadi hal yang wajar. Lantas apakah negara kita masih menganut sistem politik demokrasi, atau bahkan negara kita sudah pindah haluan, menuju negara yang menganut sistem politik totaliter?

Bersikap Provisionalisme

Bersikap provisional artinya bersikap tentatif dan berpikiran terbuka serta bersedia mendengar pandangan yang berlawanan dan bersedia mengubah posisi jika keadaan mengharuskan. Provisionalisme seperti itulah, bukan keyakinan yang tak tergoyahkan, yang membantu menciptakan suasana mendukung (suportif) (Devito, 2011: 289). Provosionalisme seharusnya bisa diterapkan oleh Menristekdikti, karena provisionalisme merupakan ciri khas yang selalu melekat dalam dalam darah daging dari demokrasi itu sendiri. Seharusnya Menristekdikti bisa terbuka terhadap pandangan yang berbeda, dan Menristekdikti tidak sepatutnya memberikan larangan kepada para mahasiswa agar tidak melakukan unjuk rasa.

Selain itu juga, Menristekdikti harus mengetahui betul bahwa demonstrasi adalah tugas mulia dari mahasiswa itu sendiri, karena mahasiswa adalah agent of change (agen perubahan) dalam bangsa ini. Jadi apabila Menristekdikti memberikan larangan kepada mahasiswa agar tidak melakukan unjuk rasa, maka mahasiswa tidak akan menjadi agen perubahan yang baik. Maka dari itu, sebaiknya Menristekdikti harus bersikap provisionalisme terhadap para mahasiswa yang melakukan unjuk rasa, dan Menristekdikti tidak boleh tenggelam dalam kecerobohan yang dapat mencederai demokrasi yang ada di negara kita. Selama mahasiswa masih melakukan demonstrasi dengan cara yang baik, maka untuk apa mahasiswa dilarang melakukan demonstrasi?

Melarang demonstrasi sama halnya dengan merusak demokrasi itu sendiri, artinya apabila Menristekdikti tetap bersikeras memberikan sanksi kepada rektor yang memberikan izin kepada para mahasiswanya yang melakukan demonstrasi, maka Menristekdikti akan menjadi salah satu Menteri yang merusak demokrasi yang ada di negara kita. Maka dari itu, Menrsitekdikti seharusnya bisa memahami bahwa kampus adalah tempat untuk mengritisi semua hal yang berkaitan dengan kebijakan ataupun peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Karena itu, sudah menjadi sebuah kewajaran apabila mahasiswa menuangkan pemikiran kritisnya dengan melakukan demonstrasi. Maka dari itu, Menristekdikti harus lebih memahami bahwasannya demonstrasi adalah nafas dari demokrasi itu sendiri. (ila)

*Penulis adalah mahasiswa Universitas Serang Raya, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu   Politik dan Ilmu Hukum (FISIPKUM), Prodi Ilmu Komunikasi, Konsentrasi Public Relations.