RADAR JOGJA – Dua pekerja proyek yang tertimpa rerentuhan saat mengerjakan galian proyek penguatan talud  di kompleks RSUD Sleman (9/10) ternyata tidak terdaftar dalam kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) Cabang Jogjakarta. Mereka pun tidak berhak memperoleh biaya pengobatan dari BPJS.

Dua pekerja itu yakni Suwito Budi Santoso alias Solihin, 46, warga Jetis, Caturharjo, Sleman; dan Suradal, 60, warga Bener, Tegalrejo, Jogja. Mereka bekerja pada CV Kontraksindo Kemalasapta.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jogjakarta Ainul Kholid mengatakan, berdasarkan nomor surat perintah kerja CV Kontraksindo Kemalasapta dan melakukan pengecekan ternyata kedua pekerja proyek itu belum terdaftar kepesertaan BPJS TK. Mereka baru didaftarkan setelah insiden kerja tersebut.

“Tapi baru kemudian didaftarkan oleh pelaksana beberapa jam setelah terjadi kecelakaan,” bebernya.

Ainul menjelaskan, perusahaan yang menaungi kedua pekerja itu tidak berpikir bongkahan akan menimpa pekerjanya. Meski demikian, BPJS Layanan Cepat Tanggap (LCT) segera memastikan kejadian itu dengan mendatangi lokasi kejadian. “Kami memastikan apakah benar terjadi kecelakaan dan memastikan apakah sudah menjadi peserta kami atau belum,” kata dia.

Kepesertaan BPKD TK penting untuk melindungi keselamatan kerja dalam pekerjaan yang memiliki risiko tinggi. Khusus proyek sektor jasa kontruksi, pendaftaran didasarkan proyek yang mereka dikerjakan. Namun, pekerja inti di perusahaan itu wajib sudah didaftarkan sebagai peserta BPJS TK rutin setiap bulannya.

Kontraktor wajib mendaftarkan pekerja proyek untuk setiap proyek diperoleh sebelum dilaksanakannya proyek. Kontraktor harus dan membayar iurannya.

Paling tidak sehari sebelum proyek dimulai atau hari pertama proyek berlangsung. “Kami tidak melihat sehari-dua hari, tapi sepanjang proyek itu berjalan, dan siapa yang bekerja di situ. Kalau terjadi risiko ya menjadi tanggung jawab kami sepanjang sudah terdaftar dan membayar iuran.” Jelas Ainul.

Menurutnya, saat ini ada sebanyak 511 proyek yang masih aktif. Sebagian besar sudah ikut kepesertaan BPJS TK.

Dia mengimbau perusahaan segera mendaftarkan dan membayarkan iuran  sebelum proyek dilaksanakan. Itu mencakup proyek yang bersumber APBD, APBN, dan swasta.

Besaran iuran yang ditanggung berbeda-beda. Tergantung besaran nilai proyek. Nilai proyek sampai dengan Rp 100 juta wajib membayarkan iuran 0,2 persen dari nilai proyek. Sedangkan nilai proyek Rp 100 juta hingga Rp 250 juta membayar 0,19 persen lain. “Relatif kecil sebenarnya iuran itu daripada risiko yang menimpa,” tutupnya. (cr15/amd)