RADAR JOGJA – Segenap staf dan tenaga medis di RSUD Wonosari harus bersabar. Sebab, biaya operasional di rumah sakit sedang bermasalah lantaran klaim BPJSK belum dibayar 6 bulan.

Jumlah klaim yang mesti dibayar BPJS ke RSUD Wonosari mencapai Rp 18,2 miliar. Kondisi demikian mengganggu penganggaran untuk pelayanan pasien dalam beberapa waktu ke depan. Sebab, pendapatan RSUD Wonosari sebagian besar berasal dari klaim pelayanan peserta BPJSK.

“Menurut informasi dari Direktur RSUD Wonosari pada Rakor Kemitraan BPJS tanggal 4 Oktober memang kondisinya seperti itu,” kata Sekdin Dinas Pendidikan Gunungkidul, Priyanta Madya Satmaka saat dihubungi Senin (14/10).

Dia menjelaskan, belum terbayarnya klaim BPJS di RSUD Wonosari sudah berlangsung sejak April 2019. Itu artinya selama enam bulan ini masih ada tunggakan klaim BPJS di rumah sakit plat merah. ”Enam bulan belum dibayar, karena hitungannya sampai September,” ujarnya.

Dirut RSUD Wonosari Heru Sulistyowati ketika dikonfirmasi membenarkan persoalan keterlambatan pembayaran klaim BPJSK. Informasi dari BPJS, pembayaran bakal dilakukan secepatnya. “Nunggu besok ya, katanya hari ini (kemarin) ada transfer yang untuk pelayanan April sebesar Rp 4 miliar,” kata Heru Sulistyowati.

Terpisah, Kepala BPJS Gunungkidul Syarifatun ketika dikonfirmasi membenarkan klaim BPJSK di RSUD Wonosari memang belum terbayar. Sekarang BPJS sedang menjadwalkan untuk pembayarannya. “Pembayaran tergantung droping kantor pusat, harusnya minggu ini,” kata Syarifatun.

Pembayaran terdiri dari beberapa tahap, tergantung dari pengajuan. Pencairan dilakukan oleh BPJS pusat dan ditransfer langsung ke semua faskes, entah rumah sakit maupun puskesmas dan yang lain.

“Jika ada informasi pembayaran (klaim) pasti kami kirim melalui email. Mudah-mudahan minggu ini bisa cair, karena kami didenda sebesar 1 persen jika mengalami keterlambatan pembayaran klaim,” ujarnya. (gun/ila)