PASCA aksi besar besaran yang dilakukan oleh mahasiswa di berbagai wilayah, nyatanya mampu menggoyahkan panggung pemerintahan elit politik dan mencengangkan publik. Eksistensi mahasiswa sebagai penyalur aspirasi masyarakat dalam mengkritisi kebijakan pemerintah menjadi tanda bahwa instansi pemerintah sedang bermasalah. Tak hanya itu, aksi yang dilakukan oleh ribuan mahasiswa menjadi scara pandang masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak normal.

Aksi yang dilakukan pada 23 dan 30 September 2019 lalu memang perlu evaluasi dari segi pematangan konsep hingga diskursus kajian rencana turun kejalan. Hal itu dikarenakan pemikiran serta tujuan adanya aksi secara menyeluruh tidak sepenuhnya dibaca para mahasiswa,  sehingga terdapat sebagian mahasiswa yang hanya turut andil berdemo tanpa mengetahui substansi dari diadakannya aksi tersebut.

Alhasil paradigma mahasiswa ketika terjun di lapangan kurang sejalan dengan tujuan meski beberapa tuntutan dari tiap kampus memiliki seruan yang serupa. Alih-alih berbicara perihal pemerintahan, aksi yang dilakukan mahasiswa ternyata menjadi kesempatan bagi beberapa oknum yang sengaja memanfaatkan momentum langka ini demi kepentingan politik. Seperti halnya kejadian di Sumbar pada 26 September 2019 yang kala itu berusaha membelokkan opini peserta aksi.

Romantisme sejarah pada era reformasi (1998) menjadi api semangat mahasiswa dalam meneriakkan keadilan. Namun perlu ditekankan, demonstrasi tentunya harus memiliki pemahaman tentang tuntutan yang dibawakan oleh peserta aksi. Mahasiswa hendaknya tidak mudah dicekoki oleh oknum dengan kepentingan tertentu, entah itu dari kalangan oposisi ataupun kelompok dengan tujuan tertentu. Terlebih pelaksanaan dan aksi yang dilakukan di berbagai wilayah perlu dipahami dengan sungguh sungguh, hal itu dimaksudkan agar mahasiswa yang turun kejalan memiliki pemikiran dan tujuan yang jelas. Sehingga, bayang bayang oposisi yang berusaha memonopoli pemikiran masa pun tidak mudah mendoktrin peserta aksi.

Tak hanya itu, eksistensi media sosial sebagai salah satu gerbang informasi tentu harus diklarifikasi dengan teliti. Merebaknya hoax pada media sosial juga menjadi pengaruh terhadap opini publik,  hal  itu dikarenakan media sosial merupakan salah satu alat utama bagi provokator dalam mendoktrin masyarakat untuk bertindak refresif terhadap suatu permasalahan yang tidak tercantum dalam tujuan aksi.

Mahasiswa memang memiliki tanggung jawab serta peran yang besar terhadap dinamika bangsa indonesia. Akan tetapi, melihat pada fakta dan realita yang beredar di lapangan, tak sedikit mahasiswa yang tidak mengetahui esensi dan tujuan diadakannya demontrasi, mereka hanya memahami sekelumit dari aksi yang bertebaran di jalanan. Sehingga, sangat mungkin bagi para provokator untuk memanfaatkan pemikiran mahasiswa yang kemudian di salurkan melalui orasi.

Menurut pendapat saya, mahasiswa sepatutnya kritis dengan situasi sekitar dan mawas diri terhadap oknum yang berusaha mengubah paradigma peserta aksi. Memahami serta mengkaji tujuan dilaksanakannya aksi perlu digayangkan secara merata. Hal itu dimaksudkan agar ketika berada di lapangan, paradigma para elit yang memanfaatkan seruan aksi mampu ditangkal dengan pemikiran yang sudah matang.

Fenomena ini perlu menjadi koreksi serta evaluasi mahasiswa ketika hendak melakukan demonstrasi di kemudian hari. Sehingga, aksi mahasiswa tidak dimonopoli atau ditunggangi oleh oknum dengan kepentingan tertentu. Sungguh disayangkan apabila nalar kritis mahasiswa dalam menanggapi isu publik tidak disalurkan dengan bijak. Mengingat bahwa oknum oknum yang non pemerintah maupun di dalam pemerintahan sendiri memiliki maksud tertentu dalam mempolitisasi eksistensi peserta aksi.

Dalam kontek ini, terdapat hubungan timbal balik antara masyarakat dengan mahasiswa. Mahasiswa menyuarakan keresahan publik terhadap pemerintah, masyarakat pun dapat mengetahui tuntutan aksi dan mahasiswa melalui media atau poster poster dijalanan. Sungguh disayangkan apabila tujuan aksi demo tidak sesuai dengan fakta yang beredar dilapangan karena ulah oknum tertentu, hal ini akan berdampak terhadap pola pikir masyarakat yang pada akhirnya memahami tuntutan yang salah.

Mahasiswa jangan mudah terprovokasi dengan isu isu yang membius mati tujuan masa akibat serangan doktrin oposisi maupun oknum yang memiliki kepentingan. Sudah sepatutnya, kita sebagai mahasiswa mampu memhami serta mengkritisi kebijakan pemerintah yang berjalan terus menerus. Hal itu dimaksudkan agar terciptanya suasana kondusif yang mampu menyongsong pemerintahan menjadi lebih baik. Hidup mahasiswa. (ila)

*Penulis merupakan mahasiswa prodi Hukum Islam Universitas Islam Indonesia dan Anggota Komunitas Maos Boemi (KMB)