RADAR JOGJA – Penetapan upah buruh 2020 mengalami kenaikan 8,51 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Namun kenaikan tersebut dianggap masih rendah oleh kalangan buruh. Tidak terkecali di Jogjakarta. Mereka menilai angka tersebut masih jauh dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

Dosen Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta Hempri Suyatna sepakat UMP di DIJ masih belum sesuai KHL.

Menurutnya, penentuan upah di DIJ sebaiknya menerapkan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) atau upah minimum sektoral kabupaten atau kota (UMSK).

Dia menilai upah yang ditetapkan ke depan harus lebih baik dan detail. Penentuan besaran UMP tidak hanya terpaku Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Penentuannya juga harus memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan inflasi di daerah.

“Agar jarak kebutuhan hidup layak minimum dengan upah yang diterima tidak terlalu jauh. Dan agar buruh bisa lebih sejahtera,” jelas Hempri kepada Radar Jogja, Kamis (31/10).

Belum diterapkannya upah sektoral di DIJ, tambah Hempri, membuat DIJ memiliki upah yang tergolong minim. Sebab, DIJ bukan sebagai kawasan industri. DIJ lebih sebagai menjual jasa, khususnya pariwisata.

Jika upah sektoral diaplikasikan dan ditingkatkan sebagaimana yang dilakukan Bali, ujarnya, tidak menutup kemungkinan gaji yang diterima akan lebih besar dari UMP yang telah ditetapkan. “Karena kita bukan kawasan industri dan pemerintah daerah tidak mengacu pada penetapan upah sektoral,” tambah Hempri.

UMP 2020 untuk DIJ ditetapkan sebesar Rp 1.704.608,25. Sebelumnya, UMP sebesar Rp 1.570.992,73. UMK tertinggi di wilayah DIJ terdapat di Kota Jogja dengan kisaran upah Rp 2 juta. (eno/riz)