RADAR JOGJA – Kondisi masyarakat Sleman sangat heterogen dengan berbagai dinamikanya. Selain itu, dalam waktu dekat ini akan ada dua gelaran besar, yakni pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020.

Perubahan politik, ekonomi maupun sosial budaya berpotensi menimbulkan konflik sosial. Guna meminimalisasi potensi gesekan antarwarga itu Pemkab Sleman membentuk Gerakan Desa Deteksi Cegah Dini Menuju Desa Aman (Reksa Desa).

Gerakan itu diresmikan Bupati Sleman Sri Purnomo kemarin (31/10). Sekaligus peluncuran Sistem Aplikasi SIDENI (Sistem Informasi Deteksni Dini).  Melalui aplikasi tersebut, ditambah adanya jejaring Reksa Desa, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Babinasa, dan Bhabinkamtibnas diharapkan dapat mengirimkan informasi kejadian di wilayahnya masing-masing. Sehingga jika diperlukan respons cepat dan pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan dapat dilakukan dapat dengan cepat dan tepat.

Reksa Desa memiliki tugas strategis. Yakni untuk memelihara kondisi damai masyarakat. Diharapkan Reksa Desa dapat merespons secara cepat dalam menyelesaikan secara damai permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik sosial.”Juga bertugas  melakukan komunikasi dan koordinasi dengan instansi atau lembaga lainnya  dalam meredam potensi konflik,” kata Sri.

Pembentukan tim tersebut akan menjadi salah satu instrument dalam mendeteksi dan mencegah timbulnya konflik. Sri mengingatkan dalam pencegahan konflik selayaknya dilakukan secara terpadu. Antara pemerintah daerah, aparat keamanan dan elemen masyarakat luas. Baik secara kelembagaan maupun individual. Sehingga dapat terwujud sinergi yang baik demi efektifitas upaya pencegahan konflik. ”Diharapkan juga  menumbuhkan kembali nilai-nilai luhur di masyarakat dan mengoptimalkan pranata sosial,’’ katanya.

Sri turut memberikan apresiasi dengan diluncurkannya sistem aplikasi SIDENI. Dia berharap agar setiap peristiwa yang terjadi dapat langsung diketahui oleh para pemangku kepentingan sekaligus para pemangku kewenangan. Sehingga pemangku kewenangan dapat mengambil kebijakan yang cepat, tepat dan akurat.

Pemkab Sleman akan melaksanakan pemilihan kepala desa secara serentak dengan menggunakan e-voting. Untuk itu dia mengimbau kepada seluruh masyarakat Sleman tidak mudah terpancing isu maupun fitnah yang sengaja disebar untuk memancing kericuhan dan mengganggu ketertiban. “Pilihan boleh beda. Namun kita harus menjaga persatuan dan kesatuan serta keamanan wilayah,” tambahnya.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sleman Heri Dwi Kuryanto mengatakan pembentukan Reksa Desa tersebut merupakan tidaklanjut UU No 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Di dalamnya disebutkan dibutuhkan partisipasi masyarakat. Baik secara kelembagaan maupun individu guna terciptanya kondisi masyarakat yang kondusif. Regulasi tersebut direspons Pemkab Sleman dengan menerbitkan Perbup No 36/2019 tentang Reksa Desa.

Sebagai awal percontohan dipersiapkan Desa Lumbungrejo dan Pondokrejo, Tempel sebagai Rintisan Desa Reksa Desa. Yaitu di daerah yang berada di perbatasan. “Ke depan daerah-daerah lain akan dibentuk juga,” katanya. (har/din)