RADAR JOGJA – Warga enam padukuhan di Desa Sindumartani, Ngemplak, menolak rencana penambangan pasir dan batu oleh CV Kayon dengan menggunakan alat berat. Mereka khawatir tambang itu berdampak pada lingkungan dan menghilangkan suplai air bersih untuk warga.

Enam padukuhan yang lantang melakukan penolakan yakni Pencar, Kentingan, Murangan, Tambakan, Jambon Lor, dan Jambon Kidul. Sebab, masyarakat mendapatkan air dari sumur yang dibuat di Sungai Gendol. “Kalau ditambang nanti kami dapat air dari mana,” ujar  Basuni, warga Kejambon Lor saat ditemui Kamis (31/10).

Pria 48 tahun itu menuturkan, di Sungai Gendol ada empat titik sumur yang dihubungkan ke tandon air. Dari bak penampungan, nantinya disalurkan untuk warga. “Ini baru untuk warga Tambakan. Belum untuk warga Jambon dan lainnya,” terangnya.

Keberadaan sumur-sumur itu vital untuk masyarakat. Setidaknya ada 600 kepala keluarga (KK) yang bergantung dari sumur di Sungai Gendol. Selain untuk kebutuhan air bersih, juga untuk pengairan lahan pertanian.

Tidak hanya sampai di situ. Permasalahan juga muncul saat musim hujan. Berdasar informasi yang dia terima, lokasi penambangan sangat dekat dengan tanggul. Dia khawatir jika dampaknya akan membuat tanggul jebol akibat lahar hujan. “Karena tanggul dan dasar sungai sudah rata. Kalau ditambang nanti pas banjir bahaya,” terangnya.

Rencana penambangan di Desa Sindumartani, lanjutnya, sudah ada sejak 2016. Juga oleh CV Kayon. Namun, waktu itu pemerintah desa dan warga sepakat untuk menolak. Baru pada awal 2019 rencana itu kembali mencuat.

Dia menceritakan, sosialisasi dari pengusaha tambang sudah pernah dilakukan. Hanya dia menyayangkan sosialisasi tidak menyeluruh kepada semua warga. “Hanya kepada yang setuju saja,” bebernya.

Dalam sosialisasi  diketahui luasan lahan yang akan ditambang mencapai 5,06 hektare. Per hari ditarget 36 rit truk muatan golongan C. Kontraknya selama 4 tahun 11 bulan dengan masa kerja 600 hari.

Sejauh ini,  sudah ada berbagai upaya mediasi. Baik di tingkat desa, kecamatan atau kabupaten. Namun semuanya mentah.  Basuni berharap pemerintah tidak meloloskan izin lingkungan. Mengingat dampak yang akan ditimbulkan.

Berdasar pantauan Radar Jogja di lokasi, banyak spanduk bernada penolakan. Saat ini belum ada aktivitas penambangan apa pun. Alat berat juga belum diturunkan. Hanya saja, pihak CV telah membuat bangunan permanen dua lantai yang menurut informasi akan digunakan sebagai kantor.

Terpisah, Kepala Desa Sindumartani Midiyono mengaku tidak bisa berbuat banyak. Desa, kata dia, tidak punya kewenangan untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan. Kewenangan terkait izin diserahkannya pada pemerintah kabupaten atau provinsi.

Sementara itu, saat Radar Jogja mendatangi lokasi kantor CV Kayon, masih berlangsung aktivitas pembangunan kantor. Beberapa orang perwakilan CV Kayon juga ada di lokasi dengan menggunakan mobil Avanza silver pelat merah. “Saya tidak tahu (kalau tambang). Saya hanya mengawasi proyek pembangunan kantor saja,” tutur salah satu pekerja CV Kayon Zulfakar Indra Sakti. (har/laz)